Akademisi Sebut Kasus Korupsi Mandek di Sulsel Perlu Supervisi KPK

Konotasi.co.id -

Konotasi–Mandeknya sejumlah kasus korupsi di Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menjadi sorotan sejumlah pihak. Penanganan kasus korupsi yang terkesan berlarut-larut dan tidak kunjung mengalami perkembangan berarti ini, berpotensi semakin menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen penegak hukum dalam pengusutan perkara kasus korupsi di Sulsel.

Seperti dugaan korupsi yang telah masuk ke tahap penyidikan namun saat ini mendapati kebuntuan, antaranya kasus korupsi Dinas Kesehatan Kota Parepare yang Juli 2024 telah dilakukan penggeledahan oleh Polda Sulsel dalam pengembangan kasus itu berdasar Putusan Mahkamah Agung.

Selain itu, dugaan kasus korupsi gedung pasca sarjana UIN Alauddin dan Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar, dugaan korupsi pengadaan baju olahraga di Toraja, dan Dana Bansos Covid-19.

Akademisi, Budhi Jatmiko menilai menilai, penanganan kasus korupsi yang terkesan berlarut-larut dan tidak kunjung mengalami perkembangan berarti ini, berpotensi semakin menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen penegak hukum dalam pengusutan perkara kasus korupsi di Sulsel.

“Ini merusak kepercayaan publik olehnya itu diperlukan langkah hukum yang tegas guna mendapatkan kepastian hukum. Langkah solutifnya adalah dengan meminta KPK untuk segera melakukan supervisi demi penegakan supremasi hukum,” katanya saat dihubungi, Minggu (19/1/2025).

Lebih spesifik, kata dia, kasus korupsi yang telah dalam tahapan penyidikan bahkan telah terbit Putusan Mahkamah Agung tentang pengembangan kasusnya harus segera ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum.

“Kalau ada kasus yang sudah ada Putusan Mahkamah Agungnya untuk pengembangan lalu terhenti begitu saja maka perlu perhatian khusus, utamanya tindakan KPK untuk supervisi,” ujarnya.

Alumni Magister Universitas Merdeka Malang itu juga menilai Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkesan lamban menyikapi kasus korupsi di daerah hukumnya.

“Temuan-temuan Polda Sulsel bahkan telah dilakukan penggeledahan terhadap salah satu dugaan korupsi yakni melibatkan Mantan Walikota Parepare dalam korupsi Dinas Kesehatan Parepare tidak ditindaklanjuti sampai sekarang hal ini membuktikan bahwa penanganan kasus korupsi perlu menjadi perhatian khusus,” pungkasnya.

Penulis: Wahyu Pratama Hasbi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *