Konotasi– Anggaran Bantuan Sosial (Bansos) 500 Triliun hanya separuh yang sampai di tangan penerimanya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), luhut Binsar Panjaitan, angkat suara, ia berkomitmen untuk mendukung digitalisasi guna pengoptimalan hal tersebut.

Dilaporkan dari media berita terpercaya Antara, Luhut selama lima tahun ini memandang efektifitas program perlindungan sosial di hadapkan dengan permasalahan anggaran bansos yang diduga tidak sampai kepada masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa ada beberapa masalah diantaranya adalah data ganda; penerima tidak memenuhi syarat, atau bahkan ada data penerima tidak memiliki NIK.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ungkap Luhut di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Dengan begitu dilansir dari kompas.com, bahwa pemerintah dengan permasalahan tersebut membangun beberapa sistem diantaranya adalah Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Tidak hanya pembangunan sistem informasi di atas, pemerintah akan mengkalibrasi dan akan mengoptimalkan data tersebut dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). milik Kementrian dalam negeri (Kemendagri), hal ini dilakukan untuk menguji tingkat akurasi data penduduk, terkhusus penerima bansos.

“Saya bersyukur, BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” tambah Luhut.

Dikabarkan Luhut juga akan menyinkronkan informasi masyarakat penerima subsidi pemerintah, guna meningkatkan kualitas dan efektivitas penyaluran bantuan dari pemerintah seperti subsidi minyak, gas 3 Kg/LPG, ataupun itu sembako lainnya.

Pengoptimalan ini merupakan bagian dari program yang di inisiasi oleh Government Technology (GovTech), sebuah ekosistem Digital Pemerintah yang di instruksikan untuk selesai pada bulan Agustus mendatang.

Luhut berharap dengan adanya sistem ini bisa menjadi solusi supaya bansos sampai dengan tepat sasaran, serta tersalurkan dengan transparan dan tanpa penyimpangan.

“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” pungkas Luhut

Dengan adanya pemutakhiran data dengan sistem ini juga diharapkan mampu mengefisienkan anggaran dan membantu mengoptimalkan data sehingga mengurangi kebocoran data, pihaknya tetap optimis dengan hal tersebut setiap rupiah yang dikeluarkan untuk anggaran bansos bisa sampai tepat kepada masyarakat dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan rakyat yang berhak.

“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” tutup Luhut.

Penulis: A. M. Said