Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia Dapat Menjadi Acuan Bagi Negara ASEAN

Konotasi–Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Leonardo AA Teguh Sambodo, menyampaikan harapan agar pengembangan Ekonomi Biru di Indonesia dapat berkembang menjadi model yang dirujuk oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan kolaboratif antara Bappenas dan United Nations Development Programme Indonesia pada pelaksanaan lokakarya regional berjudul Regional Workshop on ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling, yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 November 2025.
“Kami berharap bahwa upaya pengembangan Ekonomi Biru di Indonesia dapat menjadi rujukan bagi negara-negara ASEAN, karena ASEAN Blue Economy Framework memberikan arah strategis bagi kawasan untuk menjadikan laut sebagai pendorong utama pertumbuhan.” ucap Teguh sebagaimana dalam keterangan resmi di Jakarta.
Melalui kegiatan lokakarya tersebut, lanjutnya, Indonesia mendorong negara-negara anggota untuk saling bertukar pengalaman dan memperluas peluang kolaborasi, mencakup pengembangan teknologi, skema pendanaan, investasi, peningkatan kapasitas, akses menuju pasar global, pembangunan infrastruktur, dialog kebijakan, hingga upaya konservasi laut.
Ekosistem karbon biru yang terjaga serta sistem pembiayaan biru yang kuat dipandang sebagai fondasi utama untuk menggerakkan arus investasi dan memastikan terwujudnya pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.
Lokakarya ini menjadi bagian dari rangkaian proyek ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling yang digagas oleh United Nations Development Programme Indonesia dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Jepang. Inisiatif ini bertujuan memperkuat pengelolaan ekosistem karbon biru yang berkelanjutan serta menyiapkan dasar untuk mobilisasi pendanaan menuju sektor ekonomi biru di kawasan Asia Tenggara.
Proyek tersebut berada di bawah koordinasi ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy dan memiliki tiga komponen inti, yaitu Blue Carbon Profiling, Blue Finance Profiling, dan Regional Platform for Knowledge Exchange. Ketiga komponen ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kekayaan serta potensi ekosistem karbon biru di negara-negara ASEAN, mendorong pengembangan skema pembiayaan inovatif, dan memperkuat jejaring kolaborasi serta proses pembelajaran bersama mengenai karbon biru dan pendanaan biru.
Peran strategis Indonesia dalam ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy, ditambah terpilihnya kembali Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan sebelumnya dijabat oleh Deputi Bidang Ekonomis ebagai Shepherd ACTF-BE untuk periode 2026–2027, menjadi alasan utama bagi UNDP untuk melibatkan Bappenas dalam penyelenggaraan lokakarya ini.
“Melalui workshop ini, saya yakin seluruh peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blue Carbon dan Blue Finance Profiling, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi yang menjadi ciri khas kawasan kita, sehingga upaya kolektif ASEAN dalam menghadapi tantangan pembangunan Ekonomi Biru dapat dijalankan dengan lebih efektif.” ujar Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana selaku Shepherd ACTF-BE.
Lokakarya ini diikuti oleh para pakar, kalangan akademisi, berbagai lembaga terkait, serta perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN.
Dalam forum tersebut, para ahli diberikan ruang untuk memaparkan dan mendiskusikan rancangan profil, saling bertukar perspektif, serta menghimpun masukan mengenai pengelolaan ekosistem karbon biru dan penerapan pendanaan biru yang inovatif di masing-masing negara, sehingga dapat memperkuat kualitas keluaran dari proyek ini.
Sejak kegiatan awal yang diselenggarakan pada 20 Mei 2025, tercatat sebanyak 22 pakar dari seluruh negara anggota ASEAN telah bergabung dalam proyek ini dan menghasilkan sejumlah kemajuan penting terkait pengembangan konsep profil karbon biru dan keuangan biru. Perkembangan tersebut ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2025.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































