Konotasi–Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulukumba bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menggelar rapat koordinasi guna membahas nasib 203 orang guru honorer yang hingga kini belum terakomodir dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam forum resmi di Kantor DPRD Bulukumba sebagai bentuk respons atas aspirasi para tenaga pendidik yang telah lama mengabdi namun belum memperoleh kepastian status kepegawaian. Isu ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan layanan pendidikan dan kesejahteraan guru di daerah.

Kepala BKPSDM Bulukumba menjelaskan bahwa ratusan guru tersebut merupakan tenaga honorer yang telah memenuhi sejumlah persyaratan administratif, namun belum masuk dalam kuota PPPK paruh waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Keterbatasan formasi dan kebijakan nasional menjadi salah satu faktor utama belum terakomodirnya seluruh tenaga honorer.

“Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperjuangkan nasib para guru honorer. Namun, perlu dipahami bahwa penetapan formasi PPPK merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga daerah harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku.” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Bulukumba menegaskan bahwa persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius karena menyangkut keadilan dan keberlangsungan dunia pendidikan. DPRD mendorong agar pemerintah daerah secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan kementerian terkait guna mencari solusi terbaik.

“Kami di DPRD menerima banyak aspirasi dari para guru honorer. Mereka adalah ujung tombak pendidikan di daerah. Oleh karena itu, kami mendorong BKPSDM dan pemerintah daerah untuk menyusun langkah strategis agar 203 guru ini tidak terabaikan.” ujar salah satu anggota DPRD Bulukumba.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas sejumlah alternatif solusi, antara lain pengusulan formasi tambahan pada tahap seleksi berikutnya, optimalisasi skema PPPK paruh waktu sesuai regulasi terbaru, serta kemungkinan kebijakan afirmatif bagi guru honorer yang telah lama mengabdi.

DPRD Bulukumba juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan transparan agar seluruh tenaga honorer mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, aspek anggaran daerah turut menjadi perhatian dalam memastikan keberlanjutan kebijakan kepegawaian.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperjelas arah kebijakan pemerintah daerah terkait penataan tenaga honorer, khususnya guru, sekaligus memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi mereka yang selama ini belum terakomodir dalam skema PPPK.

BKPSDM dan DPRD Bulukumba sepakat untuk terus mengawal persoalan tersebut dan berkomitmen menyampaikan hasil pembahasan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepegawaian ke depan.