Konotasi–Kasus korupsi mandek dalam proses penanganannya kian menjadi perbincangan. Pasalnya, Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi dinilai lamban dalam menegakkan hukum.

Salah satunya di Sulawesi Selatan (Sulsel), Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel terdapat beberapa dugaan kasus korupsi yang mandek dan menjadi sorotan hingga saat ini. Pasalnya, dalam penanganan disinyalir tidak mendapat kepastian hukum.

“Mandeknya kasus tindak pidana korupsi itu biasanya karena tidak cukup bukti,” kata Mantan Wakil Ketua KPK, Haryono Umar saat diwawancara oleh Konotasi, Kamis (30/1/2025).

Wakil Ketua KPK Periode 2007-2011 itu juga mengatakan, peluang untuk supervisi bagi kasus tindak pidana selalu menjadi bahan diskusi KPK jika terdapat kasus yang dinilai mandek.

“Mereka (Red:Kepolisian dan KPK) berkoordinasi dan biasanya KPK memang mendiskusikan kendala APH pada saat supervisi,” jelas Haryono Umar.

Haryono Umar yang juga Eks Irjen Kemendikbud itu juga tak menampik bahwa kasus korupsi di Indonesia terjadi karena pejabat yang tidak memiliki integritas.

“Pejabat korup karena kekurangan integritas menjadi faktor paling berkontribusi dalam mendorong sebuah tindakan korupsi di Indonesia,” tuturnya.

Kasus korupsi, menurutnya, memerlukan upaya yang sangat besar untuk memberantasnya baik melalui penindakan maupun pencegahan, seperti alat deteksi.

“Anda tahu korupsi sangat sulit untuk dideteksi. Hampir semua auditor di dunia, tidak hanya di Indonesia, tidak dapat mendeteksi adanya korupsi. Makanya perlu menerapkan alat deteksinya, ada namanya HU Model,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, ada beberapa dugaan korupsi yang mandek khususnya di Sulawesi Selatan, diantaranya dugaan korupsi anggaran Dinas Kesehatan yang melibatkan mantan kepala daerah di Parepare, dugaan korupsi pembangunan gedung pascasarjana UIN Alauddin Makassar, dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar, dan dugaan korupsi pengadaan baju olahraga di Toraja.

Penulis: Wahyu Pratama Hasbi