Konotasi–Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) versi Kongres Cilegon merespons keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo yang mengesahkan INI kepengurusan Irfan Ardiansyah.

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Tri Firdaus Akbarsyah menilai keputusan yang mengesahkan INI kubu Irfan Ardiansyah tersebut melampaui kewenangannya sebagai Pemerintah.

“Kami menolak keputusan Dirjen AHU tersebut karena telah melampaui kewenangannya. Pemerintah tidak punya hak dan wewenang untuk menentukan dan masuk kedalam internal suatu organisasi,” tegas Tri Firdaus Akbarsyah, Sabtu (18/01/2025).

“Jika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga suatu organisasi, pemerintah tidak berwenang untuk menentukan siapa yang sah dan siapa yang tidak sah,” imbuhnya.

Kronologi terjadinya Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh Irfan Ardiansyah dkk pun dianggap sebagai suatu kegiatan yang ilegal, karena syarat untuk dilakukannya KLB tidak memenuhi syarat.

“KLB itu tidak ada legalitasnya, itu KLB abal-abal. Dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, KLB tidak difungsikan sebagai agenda untuk penunjukan Ketua Umum,” tegas Kuasa Hukum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pablo Benua.

“Ini sudah jelas sudah direncanakan secara kotor, coba kita berpikir pakai akal sehat, ada satu kegiatan KLB organisasi, yang mana KLB nya Abal-abal, KLB nya tidak ada ilegal, KLB nya tidak memenuhi syarat, malah dibuka acara KLB itu oleh Anggota DPR RI Habiburokhman yang berasal dari Partai Gerindra, lalu saat ini Menteri Hukum juga dari Partai Gerindra, patut kami duga ini dirancang dengan sedemikian rupa untuk membegal Ikatan Notaris Indonesia,” ujar Pablo Benua.

Pablo Benua memohon agar Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan memperhatikan kasus tersebut.

“Saya yakin Presiden Prabowo adalah seorang Negarawan yang akan jernih melihat persoalan ini, di 100 hari kerja kabinetnya. Kasus ini dapat menjadi sebuah preseden yang buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi Pak Prabowo berjanji, di bawah pemerintahannya, beliau akan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi,” tegas Pablo Benua.

Penulis: Wahyu Pratama Hasbi