Konotasi–Menteri Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pada hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara tidak diberlakukan di lingkungan kementeriannya. Hal tersebut disebabkan oleh karakter tugas Kementerian PU yang menuntut kehadiran langsung pegawai di lapangan maupun di kantor.

Menurut Dody, selain bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian PU juga memiliki peran penting dalam penanganan bencana bersama sejumlah lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu, kehadiran fisik pegawai dianggap penting untuk memastikan respons cepat dan koordinasi yang efektif dalam situasi darurat.

Kebijakan tidak menerapkan WFH tersebut berlaku untuk seluruh unit kerja Kementerian PU, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertimbangan ini juga dipengaruhi oleh kondisi sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang masih menghadapi bencana banjir dan longsor.

Dody menyebut adanya korban jiwa akibat bencana di beberapa daerah, termasuk di Deli Serdang, semakin menegaskan pentingnya keterlibatan langsung jajaran Kementerian PU dalam mendukung penanganan di lapangan secara optimal.

Meski tidak menerapkan sistem kerja jarak jauh, kementerian tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara efektif dan efisien. Upaya efisiensi dilakukan melalui penghematan penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja, serta memanfaatkan ventilasi alami di ruang kerja.

Melalui langkah tersebut, Dody berharap kementeriannya tetap dapat memberikan kontribusi dalam penghematan anggaran negara, meskipun seluruh pegawai tetap bekerja secara langsung di kantor maupun di lapangan.