Konotasi–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba secara resmi menyerahkan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf, pada sidang paripurna yang digelar Selasa, 20 Mei 2025.

Rekomendasi yang diserahkan merupakan hasil evaluasi dan catatan kritis DPRD melalui Pansus terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah sepanjang tahun 2024.

Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah (F-PKS), dalam sambutannya mengatakan bahwa sidang paripurna kali ini merupakan bagian dari proses pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif.

Menurutnya, LKPJ merupakan dokumen penting yang menunjukkan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada publik.

“LKPJ adalah instrumen pengawasan dan bahan evaluasi yang strategis untuk mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Daerah,” ujar Umy.

Diketahui, Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf telah menyerahkan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD pada 25 Maret 2025 lalu. Dokumen tersebut memuat laporan penggunaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, dan capaian kinerja perangkat daerah selama setahun anggaran.

Ketua Pansus LKPJ, HA Pangerang Hakim (PPP), dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan selama ini tidak lepas dari kritik maupun pujian.

“Kritik harus kita terima dengan bijak dan menjadi bahan introspeksi. Pujian pun jangan membuat kita terlena,” kata Pangerang saat membacakan laporan di hadapan forum paripurna.

Ia juga mengapresiasi sejumlah capaian yang telah diraih Bupati Muchtar Ali Yusuf bersama Wakil Bupati Edy Manaf, seperti pembangunan Gedung Pinisi, Gedung Ammatoa, serta penataan kawasan Pantai Merpati.

“Bahkan, salah satu yang patut disyukuri adalah tidak lagi terjadi banjir di wilayah yang sebelumnya rawan,” tambahnya.

Sidang paripurna ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Penyerahan rekomendasi ini menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di tahun anggaran berikutnya.