DPRD Bulukumba Soroti Layanan Pasien Mata Peserta BPJS Kesehatan

Konotasi–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menanggapi keluhan masyarakat, khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terkait layanan kesehatan mata yang dinilai belum optimal.
Wakil Ketua II DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, mengungkap adanya ketimpangan fasilitas kesehatan di daerahnya jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam cakupan wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba.
“Bulukumba memiliki jumlah tindakan pasien operasi mata tertinggi dibandingkan Bantaeng, dan Jeneponto, yang juga berada dalam cakupan wilayah BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Uni, Selasa (21/6).
Menurut Uni, dari jumlah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang dimulai dengan BPJS Kesehatan, jumlahnya sama di dua daerah tersebut, yakni masing-masing dua fasilitas. Namun khusus Bulukumba, lebih lanjutnya, layanan operasi mata seolah-olah hanya ada di satu klinik, sehingga terjadi transaksi monopoli dan berdampak pada kualitas layanan.
“Bulukumba ada dua klinik swasta, begitu juga Bantaeng dan Jeneponto. Tapi kalau melihat datanya, ada anomali. Di Bulukumba ini hanya satu klinik yang dominan menangani operasi mata peserta JKN dengan jumlah yang cukup signifikan. Ini yang patut dievaluasi,” ujarnya.
Ia menilai, seharusnya BPJS Kesehatan lebih mendorong keterlibatan fasilitas kesehatan lainnya agar layanan kepada masyarakat lebih merata dan mudah diakses. Apalagi secara geografis dan jumlah penduduk, Bulukumba lebih besar dibandingkan daerah tetangga.
“Dinas Kesehatan sudah sampaikan bahwa ada dua klinik yang memenuhi syarat, yaitu Klinik Nurul dan Klinik Mega Sehati. Tapi hanya satu yang melayani operasi. Kenapa dua-duanya tidak difungsikan maksimal? BPJS harus mempertimbangkan kemudahan akses dan sebagai jaminan bagi peserta,” tegas Uni.
Lebih lanjut, Uni menambahkan bahwa penambahan fasilitas yang benar-benar berfungsi penuh akan berdampak pada percepatan durasi layanan dan peningkatan kualitas pelayanan.
“Masyarakat akan punya pilihan dan bisa menentukan sendiri mana fasilitas dengan layanan terbaik. Kalau hanya satu, tentu tidak ada pembanding. Ini menyulitkan,” imbuhnya.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































