Konotasi–Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar. Tak hanya itu, fenomena bolos sekolah dan aksi tawuran yang melibatkan siswa juga semakin mengkhawatirkan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, DPRD Makassar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) segera menerapkan aturan tegas yang melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah mulai di akhir semester ini.

Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menilai, kepemilikan kendaraan bermotor di kalangan pelajar menjadi salah satu faktor utama yang memicu berbagai permasalahan. Selain meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya, sepeda motor juga kerap digunakan siswa untuk bolos sekolah serta terlibat dalam aksi tawuran antarsekolah.

“Kami menyarankan Disdik untuk membuat dan memberikan surat perjanjian kepada orang tua murid saat penerimaan siswa baru, terutama di tingkat SMP. Surat tersebut akan memastikan siswa tidak membawa kendaraan bermotor sejak awal masuk hingga lulus,” ujar Fahrizal, Rabu (29/1).

Lanjut Legislator Fraksi PKB Makassar ini menilai kebijakan ini perlu diterapkan secara ketat dengan melibatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa larangan ini bukan hanya sekadar aturan formalitas, tetapi sebuah upaya nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan kondusif bagi para siswa.

Apalagi, ia menjelaskan bahwa banyak pelajar yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak cukup terampil dalam berkendara, sehingga berisiko tinggi mengalami kecelakaan.

“Data kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa banyak insiden yang melibatkan pelajar akibat kurangnya pengalaman serta ketidakpatuhan terhadap aturan berkendara,” katanya.

Selain itu, sepeda motor juga menjadi faktor yang mempermudah siswa untuk bolos sekolah. Dengan kendaraan sendiri, siswa lebih leluasa meninggalkan sekolah tanpa izin dan beraktivitas di luar lingkungan pendidikan. Hal ini tentu berdampak buruk terhadap prestasi akademik mereka.

Begitupun disampaikan, anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Muchlis Misbah yang mengaku keberadaan sepeda motor di kalangan pelajar juga kerap dikaitkan dengan meningkatnya aksi tawuran. Kendaraan bermotor sering digunakan sebagai sarana mobilisasi untuk berkumpul dan melakukan aksi kekerasan antar kelompok pelajar. Beberapa insiden tawuran yang terjadi di Makassar bahkan melibatkan siswa yang membawa senjata tajam, yang dibawa menggunakan sepeda motor.

“Tapi kami minta kebijakan ini harus mendapat dukungan penuh dari orang tua dan sekolah. Karena percuma ada aturan tapi, ini orangtua masih kasih anaknya, jadi perlu ada pembuatan surat perjanjian antara sekolah dan orang tua menjadi langkah penting dalam memastikan aturan ini benar-benar diterapkan,” bebernya.

“Kami berharap sekolah dan orang tua bekerja sama dalam pengawasan. Jika ada siswa yang masih nekat membawa kendaraan ke sekolah, harus ada sanksi tegas sebagai bentuk pembinaan,” tambahnya.

Selain larangan membawa motor, Legislator Fraksi Mulia DPRD Makassar ini juga mengusulkan agar Disdik bersama pihak kepolisian aktif melakukan sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya serta mengurangi perilaku berkendara secara ugal-ugalan.