Konotasi–Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir anggaran untuk Pemprov Sulsel sebesar Rp86,6 Triliun. Ekonomi Sulsel diperkirakan kembali bergairah.

Khusus di Sulsel, pembukaan blokir anggaran ini diharapkan dapat kembali memacu pengerjaan proyek yang awalnya tertunda karena efisiensi anggaran.

Ada beberapa proyek di Sulsel yang sempat tertunda karena anggarannya terblokir.

Seperti pembangunan Stadion Sudiang, pembangunan sejumlah irigasi, serta proyek lainnya.

Kebijakan blokir ini sebelumnya merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembukaan blokir anggaran itu juga merupakan bentuk dukungan pemerintah, dalam melaksanakan program prioritas nasional 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pembukaan blokir anggaran ini dilakukan setelah proses penajaman, relokasi, dan refocusing anggaran selesai dilakukan bersama seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L).

“Kami telah melaporkan kepada presiden bahwa Inpres ini telah diselesaikan pelaksanaannya pada 7 Maret lalu, dan mulai 25 April pembukaan blokir sudah berjalan,” ujar Suahasil, akhir pekan lalu.

Dari total anggaran Rp256,1 triliun yang dibuka blokirnya, sebanyak Rp33,1 triliun dialokasikan untuk 23 K/L baru, sesuai hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih

Sementara Rp53,49 triliun sisanya disalurkan untuk 76 K/L lainnya.

Dengan blokir anggaran yang kini dibuka, K/L dapat kembali menjalankan belanja sesuai arahan dan prioritas pembangunan nasional.

Prof Firdaus Muhammad menyebut, pembukaan blokir anggaran ini sebagai langkah positif di tengah kekhawatiran masyarakat.

“Adanya pembukaan blokir belanja pemerintah itu diharapkan dapat menormalkan kembali belanja untuk program pemerintah termasuk Sulsel,” kata Guru Besar UIN Alauddin Makassar itu.

Tantangan pun kini ada di tangan Pemprov Sulsel. Sebab anggaran sudah masuk ke Kementerian dan Lembaga (K/L).

Pemprov Sulsel sebutnya, harus lebih aktif meyakinkan pusat sehingga wilayah Sulsel bisa jadi prioritas pembangunan.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga harus memberikan belanja program secara merata ke daerah-daerah.

“Pemprov harus yakinkan pusat agar pembangunan Sulsel berjalan baik. Pemerintah pusat harus beri perhatian ke daerah secara prioritas dan merata,” jelas Prof Firdaus.

Diketahui, pembukaan blokir anggaran ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih dengan total Rp 33,11 triliun.