Konotasi–Forum Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan, mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan terkait pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang telah tertunda selama lima tahun.

Perwakilan forum, Hamris Damris, menyatakan bahwa seharusnya tukin tersebut dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024. Namun, hingga memasuki bulan Maret 2025, pencairannya belum terealisasi.

“Harusnya dibayarkan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 karena janjinya sudah cair di 2025 sampai sudah masuk bulan puasa bulan Maret ini hilalnya belum kelihatan,” ucap Hamris kepada media, Selasa (25/2/2025).

Hamris mengungkapkan, Unhas memiliki sekitar 3.000 dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Situasi serupa juga dialami oleh dosen di sejumlah perguruan tinggi lain di Indonesia.

Ia menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dosen di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berhak menerima tukin.

Namun, hingga saat ini, kebijakan pemerintah belum mampu memenuhi kewajiban tersebut dengan membayarkan tukin ASN dosen secara menyeluruh.

“Ada skenario yang dijanjikan pemerintah, tetapi kebijakan tersebut tidak mencakup seluruh dosen ASN di PTN-BH, termasuk Unhas,” tambah Hamris.

Hamris berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini.

Ia menekankan pentingnya diskusi sistematis untuk menemukan solusi yang jelas terkait pembayaran tukin dosen.

“Harus ada wadahnya untuk menyelesaikan masalah ini sehingga para dosen dapat mengajar dengan tenang dan mahasiswa pun merasa nyaman dalam proses belajar mengajar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Togar M Simatupang, menyatakan bahwa pembayaran tukin dosen ASN untuk periode 2020 hingga 2024 tidak dapat dilakukan karena alokasi anggaran untuk tukin dosen ASN selama periode tersebut tidak pernah dianggarkan sebelumnya.

Namun, pihaknya sedang berusaha untuk mencairkan pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun yang telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan RI, meskipun terdapat keterbatasan fiskal yang sedang dialami