Konotasi–Sebuah operasi cepat yang diprakarsai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bawang bombai ilegal dalam jumlah besar di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/1/2026).

Dalam operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan sebanyak 6.172 karung bawang bombai dengan total bobot mencapai 133,5 ton sebelum komoditas tersebut beredar di pasar dalam negeri.

Kasus ini terungkap berkat respons sigap Mentan Amran terhadap laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal pengaduan “Lapor Pak Amran”. Setelah menerima informasi adanya dugaan masuknya komoditas ilegal melalui Pelabuhan Semarang, Amran segera melakukan koordinasi sejak dini hari. Ia menghubungi Komandan Distrik Militer setempat sekitar pukul 04.30 WIB dan memperkuat pengamanan dengan melibatkan Polisi Militer satu jam kemudian.

Di lokasi pengamanan, ribuan karung bawang bombai terlihat tersusun tinggi di bawah penjagaan ketat aparat. Sebanyak enam truk pengangkut juga telah disegel dan dipasangi garis polisi untuk mencegah pergerakan barang bukti. Kepada awak media, Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap praktik penyelundupan.

“Kami langsung berkoordinasi dan meminta aparat bertindak. Barang ilegal harus ditindak tegas, siapapun pelakunya.” ujar Amran saat meninjau langsung lokasi.

Ia menekankan bahwa kecepatan koordinasi menjadi faktor krusial dalam memastikan barang ilegal tersebut tidak lolos dari pengawasan. Selama proses pengamanan, Amran terus memantau situasi di lapangan melalui komunikasi intensif dengan aparat terkait.

Operasi yang berlangsung sekitar enam jam itu merupakan hasil sinergi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, TNI Angkatan Darat, Polisi Militer, Polrestabes Semarang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Badan Karantina Indonesia. Mentan Amran tiba di lokasi sekitar pukul 11.45 WIB untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur.

Pemerintah kemudian memutuskan untuk memusnahkan seluruh bawang bombai ilegal tersebut. Langkah ini diambil karena komoditas tanpa izin berisiko membawa organisme pengganggu tumbuhan, seperti bakteri dan jamur berbahaya, yang dapat mengancam keberlanjutan dan ketahanan pertanian nasional.