Konotasi–Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menyatakan bahwa Indonesia akan mengangkat isu penguatan konsolidasi reformasi sektor pertanian dalam agenda Konferensi Tingkat Menteri ke-14 World Trade Organization yang dijadwalkan berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Kamerun.

Menurut Budi, pertemuan tersebut perlu dimanfaatkan sebagai momentum penting untuk menghidupkan kembali proses perundingan pertanian di World Trade Organization (WTO) yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, ia menegaskan bahwa Indonesia, sebagai koordinator kelompok negara berkembang G-33, mendorong agar agenda reformasi pertanian di WTO tetap berorientasi pada kepentingan pembangunan.

Ia menjelaskan bahwa reformasi tersebut perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, seperti ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani kecil, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional di negara-negara berkembang.

Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah penyelarasan dokumen Pernyataan Bersama para menteri dari negara anggota G-33 yang akan disampaikan dalam forum konferensi tingkat menteri WTO.

Melalui pernyataan bersama itu, para menteri dari negara anggota G-33 akan kembali menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, bersifat adil, inklusif, dan transparan dengan WTO sebagai landasan utamanya.

Budi juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong pendekatan yang tegas namun konstruktif agar berbagai kepentingan negara berkembang tetap mendapat perhatian dalam agenda reformasi pertanian WTO.

Beberapa isu penting yang terus diperjuangkan antara lain kebijakan Public Stockholding for Food Security Purposes yang berkaitan dengan penyediaan cadangan pangan demi menjaga ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan penerapan Special Safeguard Mechanism sebagai instrumen perlindungan bagi negara berkembang untuk menghadapi lonjakan impor produk pertanian.

Tidak hanya itu, prinsip Special and Differential Treatment juga terus didorong agar negara berkembang memperoleh fleksibilitas kebijakan dalam sistem perdagangan internasional.

Ia menambahkan bahwa Indonesia bersama negara-negara anggota G-33 akan terus memperkuat koordinasi untuk memastikan berbagai isu prioritas negara berkembang tetap menjadi bagian penting dalam agenda reformasi pertanian WTO menjelang konferensi tingkat menteri tersebut.

“Kepemimpinan aktif Indonesia dalam forum ini menegaskan komitmen nasional untuk memperjuangkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan pembangunan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil.” ujar Budi.