Konotasi– Di tahun 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dikabarkan memotong Anggaran hingga 256,1 Triliun hal ini tercantum di surat edaran yang bernomor  S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Hal ini berarti Sri Mulyani, Menkeu sebagai fungsi bendahara negara memotong anggaran sampai 34,4 persen, dikabarkan juga bahwa pemotongan itu tidaklah memotong belanja ataupun itu bantuan sosial.

Dilaporkan dari Media terpercaya Liputan6, usaha untuk pemangkasan ini mencapai 16 pos untuk diefisienkan anggarannya. Presentasi dari anggaran ini bervariasi, ada kementrian yang dipotong cuma 10 persen, dan ada, yang mencapai 80 persen.

Adapun rincian 16 pos pemangkasan dan efisiensi anggaran diantaranya adalah Alat tulis kantor sebesar 80 persen; percetakan dan suvenir 75,9 persen; dana seremonial 59 persen; kajian dan analisis 51,5; Rapat, Seminar dan Sejenisnya : 45 persen sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Selain pemangkasan Anggaran tersebut, ada juga sebanyak 17 kementerian di kabinet Prabowo ini juga tidak dipangkas anggarannya dikutip dari liputan6 adalah:

Kemenko Bidang Politik dan Keamanan: Ep 268.281.288.000

Kementerian Pertahanan: Rp 166.265.927.210.000

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif: Rp 279.606.498.000

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp 969.201.354.000

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp 6.690.346.011.000

Kepolisian Republik Indonesia: Rp 126.641.918.908.000

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp 1.237.441.326.000

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp 6.154.590.981.000

Mahkamah Agung (MA): Rp 12.684.119.652.000

Kejaksaan Republik Indonesia: Rp 24.276.145.850.000

Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp 2.455.081.387.000

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp 2.473.747.926.000

Bendahara Umum Negara Rp 1.932.536.529.766.000

Badan Intelijen Negara (BIN): Rp 7.049.688.281.000

Mahkamah Konstitusi (MK): Rp 611.477.078.000

Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan (PPATK): Rp 354.560.077.000

Badan Gizi Nasional: Rp 71.000.000.000.000

Langkah pemangkasan dan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari proses Prabowo dalam menempatkan anggaran untuk tepat sasaran kepada penggunaan anggaran negara.

Selain itu hal ini juga berdampak pada perekonomian negara, dan juga dipercaya bahwa langkah ini menjadi bagian dari untuk meminimalisir kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Penulis: A. M. Said