Konotasi– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung akan menyingkirkan sejumlah menteri atau pembantunya yang tidak mau bekerja, berbagai pihak angkat bicara.

Sebelumnya presiden Prabowo sempat membuat heboh dengan menyinggung isu evaluasi dan juga reshuffle kabinet di pemerintahannya.

“Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu.” Kata Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Ia mengatakan reshuffle ini diperuntukkan untuk kepentingan kinerja pemerintah untuk rakyat, maka pihaknya dikatakan akan mengevaluasi beberapa pihak yang kurang dalam bekerja.

“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” tambah Prabowo

Walaupun demikian perkataan Prabowo tersebut tidak menunjukkan kepastian bahwa adanya perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu yang dekat.

Dilaporkan dari media berita terpercaya Tribunnews, Prabowo menegaskan bahwa akan mengultimatum pihaknya yang mencoba tak tertib dalam pemerintahannya di 100, hari kerja kabinetnya. Hal inilah yang menjadi awal isu reshuffle kabinet mencuat di publik.

Beberapa pihak seperti diantaranya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, membeberkan bahwa pemerintah terkhusus Presiden belum memiliki rencana untuk merombak atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

“Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada, belum, belum,” ujar Prasetyo di Gedung DPR, jakarta (6/2/2025), dikutip dari Tribunnews

Prasetyo Hadi juga mengatakan Presiden akan terus mengevaluasi kinerja para menteri, ia memastikan pakta integritas yang ditandatangani para menteri terus diperhatikan.

Kader Gerindra juga berpendapat bahwa ini merupakan sebuah bentuk peringatan kepada para menteri yang tidak memiliki kinerja.

Dan sebagian lainnya membantah isu reshuffle ini, salah satu yang membantahnya adalah Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Budi Djiwandono.

“Enggak ada. Enggak ada,” kata Budi Djiwandono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ia juga mengatakan “Saya enggak tahu itu desas-desus dari mana ya?” lanjutnya.

Wakil ketua Komisi 1 ini menjelaskan bahwa presiden memiliki hak Prerogatif disaat ingin reshuffle kabinetnya.

“Kita selalu mengikuti kerja Pak Presiden. Saya rasa teman-teman bisa mengikuti dan Pak Prabowo yakin dengan timnya. Apa pun nanti itu adalah kebijakan dan hak prerogatif Presiden,” jelasnya.

Selain Budi, dilaporkan dari Kompas.com, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga ikut membantah isu adanya reshuffle kabinet, pihaknya percaya dibawah kepemimpinan Meutya Hafid, Komdigi dinilai bekerja dengan begitu baik.

“Enggak ada juga (menteri yang diganti), dan kita semua tahu Bu Menteri kita (kerjanya) bagus kan. Jadi mudah-mudahan tidak (kena) reshuffle,” kata staf ahli bidang komunikasi dan media massa Molly Prabawaty di kantornya, Kamis (6/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

Penulis: A. M. Said