Konotasi–Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan pemerintah terkait berbagai potensi risiko dalam rencana pengaktifan kembali bond stabilization fund (BSF), mulai dari moral hazard hingga ketergantungan pasar.

Menurut Yusuf, BSF memang dapat efektif sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek, namun tidak layak dijadikan solusi permanen untuk menjaga pasar obligasi.

Ia menjelaskan bahwa salah satu risiko utama adalah munculnya moral hazard. Dalam kondisi tersebut, investor dapat berasumsi pemerintah akan selalu menjaga harga obligasi sehingga mendorong perilaku investasi yang lebih agresif dan spekulatif.

Akibatnya, sebagian pelaku pasar berpotensi membeli obligasi saat imbal hasil (yield) tinggi lalu keluar ketika kondisi pasar kembali stabil, sementara negara menjadi penopang risiko dari aktivitas tersebut.

Selain itu, Yusuf juga menyoroti potensi distorsi harga di pasar obligasi. Ia menilai pasar surat utang seharusnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi melalui pergerakan yield secara alami.

Namun, jika intervensi pemerintah terlalu besar, harga obligasi dikhawatirkan tidak lagi mencerminkan risiko ekonomi yang sebenarnya sehingga fungsi price discovery pasar menjadi melemah.

Risiko lain yang disampaikan adalah tekanan terhadap fiskal negara. Yusuf menilai penggunaan BSF secara agresif berpotensi meningkatkan beban APBN karena pemerintah harus menyediakan dana tambahan untuk menjaga stabilitas pasar surat utang.

Ia juga mengingatkan adanya potensi kaburnya batas antara kebijakan fiskal dan moneter. Meski BSF berada di wilayah kebijakan fiskal, dampaknya dinilai menyerupai operasi pasar yang biasanya dilakukan bank sentral.

Menurutnya, jika koordinasi antarotoritas tidak jelas, pasar dapat menilai adanya dominasi kebijakan fiskal terhadap kebijakan moneter sehingga meningkatkan premi risiko investasi.

Selain itu, Yusuf menyoroti kemungkinan munculnya ketergantungan pasar terhadap intervensi pemerintah. Jika investor terlalu terbiasa dengan dukungan negara, maka pasar dapat bereaksi negatif ketika intervensi dikurangi.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi keluar (exit strategy) sejak awal agar pasar tidak terlalu bergantung pada keberadaan BSF.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah berencana mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga stabilitas pasar surat utang dan mengurangi tekanan dari pergerakan investor asing.

Melalui skema tersebut, pemerintah dapat melakukan pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna menjaga stabilitas yield serta meminimalkan risiko kerugian modal bagi investor.

Purbaya juga menyebut sumber pendanaan BSF dapat melibatkan sejumlah lembaga di bawah Kementerian Keuangan, termasuk special mission vehicle (SMV), sebagai bagian dari mekanisme stabilisasi pasar obligasi nasional.