Konotasi–Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) sebagai langkah memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang. Pembentukan dana ini dinilai penting untuk menciptakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Gribig Darodjat, menjelaskan di Nabire bahwa Dana Abadi Daerah merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola secara permanen. Dana pokok tersebut tidak boleh digunakan, sedangkan hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Sebagai ilustrasi, apabila pemerintah daerah menempatkan dana sebesar satu triliun rupiah sebagai Dana Abadi Daerah, maka dana pokok tersebut harus tetap dipertahankan. Pemerintah daerah hanya diperkenankan menggunakan keuntungan atau imbal hasil dari pengelolaan dana tersebut untuk mendukung pembiayaan program daerah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Dana Abadi Daerah ditempatkan pada instrumen keuangan yang memiliki tingkat keamanan tinggi dan dikelola oleh lembaga keuangan yang memiliki kredibilitas. Tujuannya agar nilai pokok investasi tetap stabil dan tidak terpengaruh secara langsung oleh fluktuasi pasar.

Instrumen investasi yang dapat digunakan antara lain Surat Berharga Negara, obligasi proyek yang dijamin pemerintah, serta deposito pada bank yang memiliki kondisi keuangan yang sehat. Instrumen tersebut dipilih karena memberikan tingkat imbal hasil yang optimal dengan risiko penurunan nilai yang sangat rendah.

Menurutnya, keberadaan Dana Abadi Daerah akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa harus sepenuhnya bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah memiliki kemandirian fiskal yang lebih kuat.

Dana yang dikelola dalam jangka panjang juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Bahkan, dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya sehingga menciptakan keberlanjutan pembangunan daerah.

Selain itu, Dana Abadi Daerah juga dapat dihitung sebagai bagian dari pemenuhan belanja wajib pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, menyampaikan bahwa pembentukan Dana Abadi Daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara lebih efektif dan strategis.

Menurutnya, konsep Dana Abadi Daerah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga bertujuan memastikan bahwa generasi di masa depan tetap memperoleh manfaat dari sumber daya keuangan yang dikelola saat ini.

Ia juga menekankan bahwa proses pembentukan Dana Abadi Daerah memerlukan diskusi yang mendalam guna merumuskan langkah-langkah konkret. Hal tersebut penting agar kebijakan yang diambil dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi serta keterbatasan sumber pendapatan daerah yang ada saat ini.