Konotasi-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) memperketat pengawasan terhadap notaris guna mencegah praktik pencucian uang. Upaya ini dilakukan melalui audit terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang wajib diterapkan oleh setiap notaris dalam menjalankan tugasnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, menjelaskan bahwa langkah pengawasan tersebut merupakan bagian penting dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Notaris, sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, memiliki posisi strategis dalam berbagai transaksi bisnis dan properti yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas pencucian uang.

“Melalui audit PMPJ, Kemenkum Sulsel memastikan setiap notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenali identitas klien, memahami tujuan transaksi, dan melaporkan transaksi mencurigakan sesuai ketentuan yang berlaku. Audit ini dilakukan secara berkala dan menyeluruh terhadap notaris di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.” ucap Demson

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, Andi Basmal, pada Rabu (5/11/2025), saat menyerahkan berkas exit meeting hasil audit PMPJ kepada Notaris Bogi Harto, menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan bertujuan untuk mempersulit notaris, melainkan sebagai langkah perlindungan terhadap profesi serta pencegahan penyalahgunaan jabatan.

“Kami memahami notaris adalah profesi mulia yang harus dijaga integritasnya. Audit PMPJ ini justru untuk melindungi para notaris agar tidak terjerat dalam praktik pencucian uang yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.” ujar Andi Basmal.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil audit yang dilakukan, notaris dengan kategori risiko tinggi di Sulawesi Selatan telah menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Namun, masih terdapat beberapa notaris yang memerlukan pembinaan lanjutan, khususnya terkait prosedur pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar seluruh notaris dapat memahami serta menerapkan PMPJ secara konsisten.” jelasnya.

Selain itu, Andi Basmal juga mengimbau para notaris untuk lebih proaktif dalam melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

“Mari bersama-sama menjaga Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dapat merugikan negara maupun masyarakat,” pungkasnya.