Konotasi–Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan tujuh pemerintah daerah dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor transportasi perkotaan. Upaya ini diwujudkan melalui program pelatihan, peningkatan kompetensi, serta kolaborasi kelembagaan guna mendukung sistem mobilitas yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Suharto, menegaskan bahwa penguatan SDM menjadi faktor kunci dalam menangani dan meminimalkan berbagai persoalan transportasi perkotaan yang semakin kompleks.

Tujuh pemerintah daerah yang terlibat dalam kerja sama tersebut meliputi Kota Kendari, Kota Makassar, serta beberapa kabupaten seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Muna.

Implementasi kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPSDMP Kemenhub dan ketujuh pemerintah daerah tersebut. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang berlokasi di Sulawesi Selatan.

Secara konseptual, penguatan SDM transportasi perkotaan merupakan strategi fundamental dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan manajemen transportasi modern yang menempatkan kompetensi SDM sebagai determinan utama dalam menciptakan sistem transportasi yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Suharto menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur, termasuk sektor transportasi, yang manfaatnya telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa berbagai permasalahan di sektor transportasi akan terus berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan tersebut mencakup kemacetan lalu lintas, lemahnya integrasi antarmoda, tingginya biaya transportasi dan logistik, serta dampak lanjutan berupa peningkatan polusi udara yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam konteks tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi agar mampu merespons serta mengatasi tantangan transportasi secara efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap pemerintah daerah, jumlah pejabat yang menangani fungsi perhubungan masih sangat terbatas, yakni hanya sekitar 8,18 persen dari kebutuhan ideal. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas SDM yang perlu segera diatasi melalui kebijakan penguatan kompetensi dan pengembangan kelembagaan.

Suharto menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM di sektor transportasi menyebabkan berbagai permasalahan tidak dapat diselesaikan secara optimal dan tepat waktu. Kondisi tersebut menjadi dasar lahirnya program pendidikan berbasis pola pembibitan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Kementerian Perhubungan menegaskan pentingnya penguatan SDM transportasi di daerah agar memiliki kesamaan persepsi, loyalitas, serta dedikasi dalam membangun sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pengembangan kapasitas SDM tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan kesamaan visi dalam pengelolaan layanan transportasi.

Suharto menekankan bahwa penguatan SDM merupakan faktor kunci dalam menjawab berbagai tantangan transportasi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pembekalan kompetensi yang komprehensif, mencakup kemampuan teknis sekaligus pemahaman strategis terhadap pengembangan sistem transportasi.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan sektor transportasi tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah pusat saja. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat sistem transportasi bersifat terintegrasi dan melampaui batas administratif wilayah.

Dalam konteks kebijakan nasional, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mengembangkan sistem transportasi yang sejalan dengan visi Asta Cita yang diusung oleh Prabowo Subianto, di mana sebagian besar agenda strategisnya berkaitan erat dengan sektor transportasi sebagai tulang punggung aktivitas masyarakat.

Lebih jauh, kerja sama yang dilakukan merupakan bentuk konkret komitmen Kementerian Perhubungan dalam memenuhi kebutuhan SDM transportasi unggul berbasis daerah, yang diharapkan mampu mengelola serta mengembangkan sistem transportasi di wilayah masing-masing secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan sejumlah pemerintah daerah di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, termasuk pemerintah daerah di Kota Cirebon, Kota Salatiga, Kota Madiun, serta beberapa kabupaten seperti Kabupaten Semarang, Kabupaten Tebo, Kabupaten Natuna, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Kulon Progo, serta Provinsi Jawa Timur.