Konotasi–Kebijakan yang di keluarkan pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT. Pertamina semakin banyak menimbulkan banyak tanggapan dari banyak tokoh masyarakat.

Pasalnya kebijakan yang di keluarkan sejak 1 Februari 2025 ini, yaitu kebijakan tentang pembatasan penjualan gas LPG 3kg di kalangan pengecer semakin menyusahkan dan banyak menimbulkan polemik baru.

Tidak hanya itu, di berbagai tempat di Indonesia, masyarakat terlihat mengantri hingga puluhan meter untuk membeli tabung gas melon ini di pangkalan yang tersedia, hal ini sangat menyusahkan kalangan masyarakat dan juga para pelaku UMKM.

Oleh karena adanya permasalahan ini, kalangan masyarakat dan juga para tokoh ormas saat ini banyak menilai dan membuka tanggapan bahwa komunikasi dan koordinasi antara Presiden dan juga Menteri ESDM dinilai sangatlah buruk sehingga berdampak besar terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian.

Ketua Bidang ESDM Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan (Badko Sulsel), Andi Akram Al-Qadri angkat bicara dan memandang kebijakan ini tidaklah tepat untuk dikeluarkan sebab tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.

“Kami menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM adalah kebijakan yang tidak tepat hari ini. Kebijakan yang dikeluarkan jelas tidak menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil,” keterangan Akram kepada Konotasi, Kamis (6/2/2025).

Ketua Bidang ESDM Badko HMI Sulsel tersebut juga menilai banyaknya masalah di beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM karena kurangnya pemetaan, tidak adanya pengkajian yang dilaksanakan secara komprehensif dan ketidakmampuan kementerian dalam memberikan solusi atas masalah di masyarakat terkhusus masalah gas melon ini.

“Sebelum dikeluarkan suatu kebijakan perlu kiranya dilakukan pemetaan masalah dan pengkajian secara komprehensif dengan memperhatikan kepentingan masyarakat kecil sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan” ujarnya.

Ia menerangkan bahwa cara berkomunikasi antar penentu kebijakan perlu diperbaiki agar tidak terjadi tumpah tindih penyataan ataupun kebijakan antar sesama pemangku kebijakan. Sebab dengan gaya komunikasi pemerintah saat ini terbukti bahwa bukannya menjadi solusi, malah menciptakan masalah baru, hal ini berdampak pada keresahan masyarakat hingga berdampak merenggut korban jiwa.

Akram juga meminta bahlil untuk bertanggungjawab atas kebijakan yang ia keluarkan dengan mengundurkan diri sebagai Menteri ESDM, selain itu ia juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri ESDM dan mendesak untuk mereshuffle menteri ESDM.

“Bahlil Lahadalia sebagai menteri ESDM haruslah bertanggung jawab penuh dengan mundur dari jabatan” tutup Akram dalam keterangannya kepada konotasi.

Penulis: A. M. Said