Konotasi—Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) bukanlah “proyek semu”. Ia menjelaskan bahwa angka 80.000 yang selama ini disebut-sebut merujuk pada jumlah akta atau badan hukum koperasi yang telah terbentuk, bukan bangunan fisik yang sudah berdiri.
“Perlu diluruskan, 80.000 itu adalah akta atau badan hukum koperasi. Prosesnya tidak sederhana, tidak seperti mendirikan PT yang hanya melibatkan beberapa orang.” ujarnya dalam Program Kompas Filonomics, Jumat (14/11/2025).

Ferry menambahkan, pembentukan badan hukum tersebut dilakukan melalui musyawarah desa khusus setelah terbit Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Dengan regulasi itu, legalitas koperasi bisa dirampungkan secara massal hingga Juli 2025.

Sementara pembangunan fisik Kopdes masih dalam proses dan belum merata di seluruh wilayah. Hingga kini, pemerintah mencatat sekitar 10.800 bangunan tengah dibangun dan lebih dari 15.000 lahan sudah diinventarisasi.

Ditargetkan seluruh 80.000 bangunan Kopdes selesai pada Maret 2026. Ia menilai inventarisasi lahan menjadi tantangan tersulit karena lokasi pembangunan harus memenuhi aspek strategis dan kelayakan.

Ferry juga menanggapi kritik publik dengan menegaskan bahwa program Kopdes merupakan kerja besar lintas 18 kementerian/lembaga untuk memperkuat perekonomian desa sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 Ia mengatakan Kopdes dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, mulai dari gerai sembako, apotek, hingga layanan simpan pinjam.