Konotasi-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan memberikan pendampingan resmi kepada Koperasi Merah Putih dalam proses pengajuan merek kolektif. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap produk koperasi sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di tingkat nasional maupun internasional.

Pendampingan tersebut dilakukan melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalsel yang dipimpin oleh Agus Suprijanto. Ia menjelaskan bahwa merek kolektif berfungsi sebagai identitas bersama bagi para anggota koperasi agar produk yang dihasilkan memiliki standar kualitas dan ciri khas yang diakui secara hukum.

“Dengan merek kolektif, koperasi tidak hanya melindungi hasil karya anggotanya dari peniruan, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk lokal. Ini adalah bentuk kemandirian ekonomi berbasis komunitas,” ujar Agus di Banjarmasin, Rabu (29/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, tim Kemenkumham Kalsel memberikan bimbingan teknis terkait tahapan administrasi, penyusunan dokumen legalitas, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban pemegang merek. Peserta juga diberi pemahaman mengenai strategi pengelolaan merek agar tetap konsisten dan memiliki nilai jual tinggi.

Ketua Koperasi Merah Putih, M. Ridwan, mengapresiasi langkah pendampingan ini. Ia menilai bahwa inisiatif Kemenkumham sangat membantu koperasi yang selama ini menghadapi tantangan dalam perlindungan kekayaan intelektual. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang memiliki produk potensial namun belum memahami pentingnya merek secara hukum.

“Kami merasa sangat terbantu. Selama ini banyak produk lokal yang bagus, tapi tidak punya perlindungan. Dengan adanya merek kolektif, produk kami bisa lebih dikenal sekaligus terlindungi secara hukum,” ungkap Ridwan.

Program ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif dan koperasi berbasis digital. Melalui perlindungan merek, koperasi diharapkan mampu memperluas pasar dan menciptakan nilai tambah bagi anggotanya.

Kemenkumham Kalsel berkomitmen melanjutkan program pendampingan serupa di berbagai daerah. Upaya ini diharapkan mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan pelaku ekonomi rakyat serta memperkuat posisi produk lokal di pasar global melalui perlindungan hak kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.