Konotasi–Legislator Partai DPR RI Keadilan Sejahtera (PKS), Ismail Bachtiar memperingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Terkait utang ratusan miliar rupiah yang menunggak.

Ismail mempersoalkan pernyataan Direktur Utama PT Waskita, yang meminta DPR mengingatkan utang BUMN Karya. Setelah sebelumnya utang Rp2 triliun telah terbayarkan Rp1 triliun lebih.

“Tadi bapak sampaikan kepada kami, kalau ada data yang belum terbayarkan silahkan disampaikan,” kata Ismail dikutip Jumat (7/3/2025).

Pernyataan itu dinilainya keliru. Karena DPR bukan tukang tagih utang.

“DPR ini bukan tukang tagih utang, Pak. Kurang tepat statemen itu Pak,” tegasnya.

Ketimbang menunggu ditagih, Ismail mengatakan mestinya utang itu dibayarkan tanpa ditagih lebih dulu. Apalagi melihat kondisi saat ini.

“Harusnya Pak, kondisi sosial yang terjadi, di mana kontraktor-kontraktor yang menyampaikan keluhannya. Ada yang anaknya harus sekolah, ada yang rumahnya harus disita, itu menjadi bukti tanggung jawab ini harus bapak tuntaskan dengan baik,” jelasnya.

Selama ini, ia mengatakan BUMN Karya beralasan utang tak dibayar karena persoalan data. Alasan itu terus diulang selama sekian tahun.

“Dan menurut saya dengan alasan harus ada data yang harus diperbaiki, masa ia sampai dua tahun data tidak selesai,” kata dia.

Di sisi lain, ada perusahaan tertentu yang pembayarannya dibayar lancar.

“Saya mengindikasi bahwa, mohon maaf saya sampaikan. Banyak proyek manajer bapak di bawah. Yang terindikasi terafiliasi dengan perusahaan kontraktor, yang mereka ini utangnya dibayar lancar. Gaya hidup mereka di bawah ini parlente,” ucapnya.

“Bapak selalu bilang rugi, rugi, tapi kok masih bisa nikmati. Ini kan jadi suatu hal yang kontra produktif,” tambah Ismail.

Ia pun berharap, agar persoalan itu diselesaikan. Sehingga tidak ada lagi kontraktor yang mengadukan piutangnya ke DPR.

“Semoga dalam waktu singkat, upaya maksimal bisa dilakukan. Jangan kesannya orang punya utang larinya masuk ke DPR. Nggak bener Pak. Bukan itu tupoksinya, karena tanggung jawabnya ada di bapak,” tuturnya.“Bapak selalu bilang rugi, rugi, tapi kok masih bisa nikmati. Ini kan jadi suatu hal yang kontra produktif,” tambah Ismail.

Ia pun berharap, agar persoalan itu diselesaikan. Sehingga tidak ada lagi kontraktor yang mengadukan piutangnya ke DPR.

“Semoga dalam waktu singkat, upaya maksimal bisa dilakukan. Jangan kesannya orang punya utang larinya masuk ke DPR. Nggak bener Pak. Bukan itu tupoksinya, karena tanggung jawabnya ada di bapak,” tuturnya.

“Sekarang, diviralkan dulu baru dibayar. Lalu bagaimana yang tidak viral. Itu kan juga jadi suatu hak yang wajib dan harus diselesaikan,” sambung Ismail.

Di sisi lain, Ismail mempersoalkan BUMN Karya yang menggunakan kontraktor dari Jakarta. Saat mengerjakan projek di daerah.

“Hampir semua projek yang bapak bawa, itu ikut serta dengan kontraktor dari Jakarta. Kontraktor lokal ini hanya jadi penonton. Nanti kalau ada sisanya, yang jelek-jelek, yang kurang-kurang, baru dikasi ke mereka. Mereka inilah kemudian yang tersiksa karena tidak dibayar,” terangnya.

“Semoga Para Dirut tersadarkan dengan kondisi itu. Bisa mengambil langkah bijaksana,” kuncinya.