Konotasi–Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengadakan pertemuan bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Tito menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan tersebut adalah memetakan kondisi terkini pasca bencana, mengingat terdapat daerah yang telah menyelesaikan masa tanggap darurat, sementara sebagian wilayah lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat hingga 15 hari ke depan. Hal itu disampaikannya di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi menunjuk Mendagri sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam forum tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letnan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Tito menuturkan bahwa forum koordinasi ini juga bertujuan merumuskan langkah-langkah strategis dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah terdampak.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, dari total 52 kabupaten dan kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, sebagian besar daerah telah menunjukkan perkembangan pemulihan yang cukup signifikan.

Kemajuan tersebut ditandai dengan kembali berjalannya pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, beroperasinya kembali layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai menggeliatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Meski demikian, Mendagri mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan penanganan lebih intensif agar proses pemulihan dapat berjalan optimal. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten dan kota terdampak, sebanyak 11 daerah telah berangsur pulih, sementara tujuh daerah lainnya masih menjadi prioritas penanganan lanjutan.

Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Walaupun sebagian besar wilayah terdampak telah memasuki tahap pemulihan, beberapa daerah tertentu tetap mendapat perhatian khusus sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana.

Mendagri menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal pemulihan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Ia menyampaikan bahwa hampir seluruh ruas jalan nasional di ketiga provinsi tersebut telah kembali tersambung. Adapun perbaikan jalan non-nasional masih dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

Pada aspek pelayanan dasar, Tito memastikan seluruh rumah sakit umum daerah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus memberikan dukungan terhadap pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa agar pelayanan publik dapat berjalan normal.

Dalam penanganan pengungsi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah daerah diminta menyampaikan data secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan selesai.

Ia menyebut mekanisme tersebut sebagai pendataan bergelombang atau bertahap guna mempercepat proses bantuan kepada masyarakat terdampak.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan pasca bencana, Satuan Tugas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, serta penyediaan informasi.

Posko tersebut juga akan berperan sebagai pusat media untuk menyampaikan perkembangan penanganan pasca bencana kepada publik secara berkala.

Mendagri menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kunjungan ke Aceh untuk melaksanakan rapat koordinasi yang lebih teknis, serta melanjutkan agenda serupa ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat.