Konotasi–Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pentingnya membangun kebiasaan pengelolaan sampah dari lingkup keluarga guna mendukung gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).

Ia menyampaikan bahwa pembiasaan memilah, mengurangi, dan mengolah sampah sejak dari rumah dapat menjadikan keluarga sebagai garda terdepan dalam menekan jumlah sampah sekaligus mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta pada Rabu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2026 bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).

Menurutnya, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peran strategis dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

Ia menilai berbagai persoalan bangsa, termasuk persoalan sampah, sejatinya berawal dan dapat diselesaikan dari keluarga.

Wihaji juga menekankan bahwa kolaborasi antara keluarga, kementerian, dan para pemangku kepentingan akan sangat membantu dalam mengatasi persoalan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Ia menyebut Kemendukbangga/BKKBN memiliki sumber daya yang siap digerakkan untuk mendorong perubahan perilaku keluarga dalam pengelolaan sampah.

Saat ini, Kemendukbangga/BKKBN didukung oleh 17.541 penyuluh KB, 597.909 kader pendamping keluarga, serta 77.281 Kampung KB di seluruh Indonesia yang berperan sebagai motor edukasi dan pendampingan di lapangan.

Melalui pendampingan tersebut, diharapkan pemilahan sampah rumah tangga dapat meningkat hingga sekitar 30 persen, terbentuk lebih banyak bank sampah aktif di Kampung KB, serta tercipta lingkungan permukiman yang lebih bersih dan tertata. Penguatan pengelolaan sampah dari sumber dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban penanganan di hilir.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH, timbunan sampah pada 2025 mencapai 24,8 juta ton, dengan 65,45 persen belum terkelola.

Sementara itu, kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia diperkirakan secara teknis akan mencapai batas pada 2028.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan bahwa Presiden memberi waktu tiga tahun untuk bekerja keras menyelesaikan persoalan sampah.

Dengan jumlah penduduk sekitar 286 juta jiwa yang mencakup 74 juta keluarga, perubahan perilaku di tingkat rumah tangga dinilai memiliki potensi besar. Intervensi berbasis keluarga diharapkan mampu menurunkan volume sampah ke TPA hingga 20–30 persen, mengurangi risiko penyakit akibat lingkungan, serta meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga.