Konotasi–Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie mengungkap delapan tantangan Kopdes Merah Putih. Budi mengajak masyarakat mengatasi tantangan ini bersama.

“Masa depan gerakan koperasi ada di tangan seluruh warga bangsa. Saatnya kita bergerak dan maju bersama. Delapan tantangan harus kita atasi bersama. Karena kunci kemajuan dan kemandirian koperasi adalah orang (SDM), organisasi, dan sistemnya harus bagus dan kuat,” ujar Menkop Budi Arie dalam rilis yang diterima, Senin (5/5/2025).

Adapun delapan tantangan Kopdes Merah Putih sebagai berikut:

1.⁠ ⁠Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif akan pentingnya koperasi.

2.⁠ ⁠Adanya persepsi atau image negatif publik terhadap koperasi karena kasus koperasi bermasalah dan pinjol ilegal berkedok koperasi.

3.⁠ ⁠Koperasi masih dianggap kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

4.⁠ ⁠Skala ekonomi dan potensi setiap desa berbeda.

5.⁠ ⁠Kapasitas dan kompetensi SDM di setiap desa berbeda.

6.⁠ ⁠Kemungkinan adanya elite capture dalam pembentukan dan kepengurusan.

7. Kemungkinan fraud dalam pengelolaan yang tidak profesional, transparan, dan akuntabel.

8. Potensi keberlanjutan lembaga dan usaha koperasi ke depan.

Diketahui, pemerintah berencana membentuk 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pembentukan Koperasi Merah Putih ini dinilai tidak mematikan badan usaha milik desa (BUMDes) yang sudah ada.

Budi Arie mengatakan Kopdes Merah Putih bergerak di semua sektor, termasuk sektor perumahan. Saat ini, pemerintah mewajibkan tujuh unit usaha yang wajib dijalankan

Unit usaha itu, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan.

“Kita bergerak di semua sektor. Kopdes Merah Putih mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri (Wamen PKP Fahri Hamzah) atau Kementerian Perumahan Rakyat, itu bisa juga untuk perumahan di desa,” kata Budi Arie.

Budi mengatakan keterlibatan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan sudah menjadi pembahasan di dua kementerian tersebut. Meski begitu, Budi menyebut sifatnya masih belum resmi.