Konotasi–Setelah melalui berbagai persiapan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengumumkan bahwa tahap pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini sudah memasuki tahap akhir.

Selain itu menurut Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi, skema pendanaan Kop Des Merah Putih ini berasal dari pinjaman perbankan (Himbara), dengan plafon Rp 4-5 miliar per-koperasi sesuai dengan kebutuhan.

“Sementara terkait bentuk kelembagaan Kopdes, bisa bentuk koperasi baru, bisa yang sudah ada, atau bisa juga gabungan antar koperasi,” ucap Menkop Budi Rabu (7/5/2025).

Melanjutkan, Menkop Budi juga menambahkan bahwa hingga saat ini, sudah tercatat ada 4.459 desa yang sudah melakukan musyawarah desa khusus, dan 70 Kopdes yang tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH.

“Hingga awal Juli 2025 merupakan tahap pembentukan badan hukum Kopdes/Kel Merah Putih. Setelah itu, secara profesional, perbankan melakukan verifikasi secara sungguh-sungguh,” jelas Menkop Budi Arie.

Dalam tahap itu, Budi Arie menjelaskan bahwa Kopdesnya akan diperiksa betul, dimana skema pendanaan Kopdes Merah Putih tersebut bukan diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk plafon.

“Misalnya, akan membeli truk, bank akan bayar ke perusahaan truknya, dan sebagainya. Jadi, kita ingin program Kopdes ini kredibel, yakni terjaga kredibilitas program juga kredibilitas koperasinya. Makanya, untuk itu, kita sangat prudent,” jelas Budi Arie.

Terkait penggunaan APBN/APBD, Menkop Budi Arie menjelaskan bahwa hal tersebut dapat menjadi semacam penjamin (jaminan).

Hal ini belaku selama Kopdes Merah Putih bisa mengembalikan pinjamannya ke perbankan, semua akan berjalan tanpa melibatkan dana APBN.

Bahkan, dirinya juga menjamin bahwa Kopdes/Kel Merah Putih bisa berpotensi untung minimal Rp1 miliar setahun sejak pertama beroperasi.

“Karena hakekatnya barang milik kebutuhan publik, maka harus disalurkan melalui lembaga milik publik. Yakni, melalui Kopdes Merah Putih, sebuah lembaga bisnis berwatak sosial,” tutupnya