Konotasi–Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono mendorong agar kebijakan impor susu bubuk skim dikendalikan guna meningkatkan daya saing koperasi peternak sapi perah yang selama ini berada di bawah bayang-bayang industri pengolahan susu berskala besar.

Menurut Ferry, industri pengolahan susu nasional masih cenderung mengandalkan susu bubuk skim impor karena harga yang lebih murah serta celah regulasi yang masih memungkinkan penggunaan bahan baku tersebut secara luas.

“Pemerintah menargetkan kemandirian pangan dan penguatan hilirisasi sektor pertanian, termasuk peternakan. Karena itu, kami di Kementerian Koperasi berharap regulasi yang terlalu longgar terhadap impor susu bubuk skim dapat dibatasi, bahkan jika memungkinkan dihentikan.” ujar Ferry usai melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin.

Ia menyinggung peristiwa pada tahun lalu di Boyolali, ketika susu segar hasil produksi peternak tidak terserap oleh industri pengolahan, sehingga memicu aksi protes berupa pembuangan puluhan ribu liter susu. Kejadian tersebut dinilai merugikan peternak dan koperasi, meskipun hubungan kemitraan antara koperasi peternak dan industri pengolahan telah berlangsung puluhan tahun.

Sebagai solusi jangka panjang, Kementerian Koperasi mendorong koperasi peternak sapi perah untuk membangun fasilitas pengolahan sendiri, khususnya produksi susu Ultra High Temperature (UHT). Langkah ini dinilai strategis untuk menjamin penyerapan hasil produksi anggota sekaligus meningkatkan daya saing koperasi terhadap industri besar.

Ferry menegaskan, koperasi tidak perlu khawatir terkait distribusi dan akses pasar. Saat ini, jaringan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis siap menjadi offtaker produk susu UHT yang dihasilkan koperasi.

Selain itu, Kemenkop berkomitmen mendukung peningkatan populasi sapi perah nasional serta memperkuat advokasi kebijakan guna mengurangi ketergantungan pada susu bubuk skim impor. Upaya ini diharapkan dapat mendorong kemandirian industri susu dalam negeri, memperkuat hilirisasi peternakan, dan meningkatkan kesejahteraan peternak serta koperasi.

Dalam kunjungannya ke KPBS Pangalengan, Ferry secara khusus mendorong koperasi tersebut untuk mengembangkan produksi susu UHT. Ia menilai KPBS Pangalengan memiliki potensi besar untuk berekspansi melalui pembangunan lini pabrik baru.

Saat ini, KPBS Pangalengan memiliki lebih dari 4.500 anggota, dengan sekitar 2.050 anggota aktif sebagai peternak sapi perah. Total populasi sapi mencapai sekitar 16 ribu ekor, dengan jumlah sapi indukan berkisar antara 6.800 hingga 7.000 ekor. Rata-rata kepemilikan sapi indukan per anggota masih relatif kecil, yakni sekitar dua hingga tiga ekor.

Dengan kondisi tersebut, KPBS Pangalengan mampu memproduksi sekitar 80 ton susu per hari, yang sebagian besar masih digunakan untuk produksi susu pasteurisasi.

Ketua KPBS Pangalengan Aun Gunawan menyampaikan bahwa volume produksi saat ini belum mencukupi untuk menopang operasional pabrik susu UHT yang membutuhkan kapasitas lebih besar. Menurut perhitungannya, produksi susu perlu mencapai minimal 200 hingga 300 ton per hari agar pengolahan susu UHT dapat berjalan optimal.

Karena itu, KPBS Pangalengan berharap dukungan pemerintah dalam peningkatan populasi sapi indukan, sehingga koperasi memiliki kapasitas produksi yang layak untuk masuk ke industri susu UHT.