Konotasi–Dandhy Dwi Laksono, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog (Badan Urusan Logistik).

Dalam cuitannya di akun media sosial X miliknya, Dandhy mempertanyakan efektivitas keterlibatan militer dalam sektor pangan. Hal itu dipicu atas kegagalan TNI dalam mengelola proyek food estate di Kalimantan Tengah.

“Militer sudah gagal ngurus proyek food estate di Kalimantan Tengah. Sekarang mau ngurus beras dan makan gratis?,” tulis Dandhy di akun media sosial X miliknya yang dikutip Konotasi, Selasa (11/2/2025).

Dirinya mencermati pengalaman buruk tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penunjukan pejabat baru di sektor pangan.

Selain itu, Jurnalis senior ini juga menyoroti dominasi aparat militer dan kepolisian dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia.

“Kiri-kanan di Indonesia ketemunya polisi, tentara, atau ormas (preman),” kata Alumnus Universitas Padjajaran itu.

Ini, kata Dandhy menunjukkan kekhawatiran akan pengaruh berlebihan yang dimiliki oleh institusi militer dalam berbagai aspek kehidupan.

Baru-baru ini, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), organisasi yang selama ini dipimpin oleh para jenderal, juga menjadi sorotan Dandhy.

Menurut Dandhy yang juga pendiri Watch Doc itu, keberadaan jenderal di organisasi tani tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani.

“Organisasi tani (HKTI) dari dulu isinya jenderal. Lihat nasib pertanian kita,” kata dia.

Dandhy beranggapan, penunjukan militer dalam posisi kunci di sektor pangan harus dilihat secara kritis.

Ia mengingatkan, sektor pangan adalah hal yang sangat vital bagi masyarakat, dan keberadaan militer seharusnya tidak menjadi solusi untuk masalah yang lebih kompleks.

Dalam konteks yang lebih luas, kritik Dandhy mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaruh militer dalam kebijakan publik.

“Pergeseran dari sipil ke militer dalam kepemimpinan sektor-sektor penting, terutama di bidang pangan, bisa jadi menimbulkan tantangan baru dalam mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia,” kata Dandhy menandasi ciutannya.

Sekadar diketahui, perombakan yang dilakukan Erick Thohir melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025, tidak hanya mencakup penunjukan Mayjen Novi sebagai Dirut Bulog, tetapi juga melibatkan Hendra Susanto sebagai Direktur Keuangan yang baru.

Hendra sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menandakan langkah strategis untuk meletakkan dasar finansial yang kuat dalam pengelolaan Bulog.