Koperasi–Ferry Juliantono menyampaikan bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Paket Kebijakan Ekonomi 2015 perlu ditinjau kembali secara komprehensif dengan melibatkan asosiasi serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Evaluasi ini dilakukan sebagai respons atas masukan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia terkait dampak ekspansi ritel modern terhadap pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro.

Menurutnya, aspirasi tersebut akan dijadikan bahan kajian bersama asosiasi pemerintah daerah dan para kepala daerah guna merumuskan solusi yang adil dan proporsional. Beberapa aspek yang dinilai perlu ditelaah ulang antara lain definisi serta klasifikasi toko modern berdasarkan luas lantai, termasuk kebijakan zonasi yang harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pedagang kecil.

Ferry menegaskan bahwa meskipun ritel modern berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tetap harus diperketat. Salah satu ketentuan penting dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 adalah pengaturan jarak minimal lima ratus meter antara pasar tradisional dan ritel modern. Ia meminta agar ketentuan tersebut dicek secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan di lapangan.

Ia menekankan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, seperti jarak yang kurang dari ketentuan atau bahkan berdempetan dengan pasar tradisional, maka diperlukan sikap tegas demi menciptakan persaingan usaha yang adil.

Selain isu ritel modern, Menkop bersama APKLI juga mendorong penguatan koperasi melalui program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan mencapai delapan puluh tiga ribu unit di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal dengan mengintegrasikan pedagang kaki lima ke dalam ekosistem koperasi.

Melalui keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memperoleh akses barang dengan harga lebih terjangkau, sehingga daya saing dan keberlanjutan usaha mereka semakin kuat di tengah dinamika persaingan pasar.

“Koperasi Desa adalah solusi yang dapat mengembalikan perputaran ekonomi di desa, agar keuntungan dari kegiatan ekonomi tetap dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri.” ujar Ferry.