Konotasi–Pemerintah menyelenggarakan rapat Tim Pengarah Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Alam di Sumatera dan menetapkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagai dokumen strategis yang menjadi dasar pengalokasian anggaran.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pengesahan Rencana Induk versi pertama bersifat mendesak karena kebutuhan percepatan pemulihan di lapangan tidak dapat ditunda. Ia menjelaskan bahwa meskipun dokumen tersebut masih memerlukan pembaruan data dan verifikasi bersama, penetapannya penting untuk memastikan proses alokasi anggaran dapat segera berjalan.

Rencana Induk versi pertama disusun berdasarkan usulan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah hingga 9 Februari 2026. Pemerintah tetap membuka ruang penyempurnaan dengan memberikan waktu hingga akhir Maret 2026 untuk tambahan usulan, sebelum dokumen final ditetapkan pada April 2026.

Menurut Pratikno, dinamika kondisi di berbagai wilayah terdampak menyebabkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi terus berkembang. Sejumlah daerah yang sebelumnya menunjukkan tanda pemulihan kembali terdampak bencana, sehingga membutuhkan penyesuaian program intervensi. Ia meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti Rencana Induk versi pertama agar penganggaran dapat direalisasikan tanpa hambatan. Ia juga menekankan pentingnya kesamaan metodologi dan pemahaman antar lembaga agar koordinasi berjalan efektif sesuai arahan Presiden.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa kebutuhan anggaran untuk Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Sumatera versi pertama mencapai Rp56,3 triliun. Anggaran tersebut akan menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga dalam mengajukan Anggaran Belanja Tambahan kepada Kementerian Keuangan sebagai tahap awal pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan selesai dalam jangka waktu tiga tahun.

Pertemuan juga membahas langkah percepatan, termasuk kemungkinan pelaksanaan kontrak sejak masa tanggap darurat untuk pemulihan sarana dan prasarana vital, sehingga transisi menuju tahap rehabilitasi dapat berlangsung tanpa jeda. Selain itu, pemanfaatan Peta Zona Rawan Bencana menjadi perhatian agar proses pembangunan kembali tidak dilakukan di kawasan berisiko tinggi.

Ke depan, Rencana Induk versi final yang akan ditetapkan pada April 2026 diusulkan memiliki kekuatan hukum setingkat Peraturan Presiden guna memperkuat kepastian pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyampaikan usulan tambahan secara tertulis kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional agar terintegrasi dalam dokumen final.

Melalui pengesahan Rencana Induk versi pertama ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan pasca bencana, tidak hanya melalui pembangunan kembali infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga dengan membangun wilayah terdampak agar lebih tangguh dan berketahanan di masa mendatang.