Konotasi-Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran mencapai Rp 30 triliun. Program ini merupakan bagian dari stimulus tambahan pemerintah untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 30 triliun tersebut berasal dari hasil efisiensi serta realokasi anggaran sejumlah kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2025.

“(Yang baru) Rp 30 triliun (sumbernya) APBN, hasil efisiensi, realokasi anggaran,” tutur Airlangga di depan Kantor PT POS, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan anggaran Rp 30 triliun itu di luar dari anggaran 8 program stimulus sebelumnya yang sebesar Rp 16,2 triliun. “(Stimulus keseluruhan) Rp 16,2 triliun (8 program stimulus sebelumnya) ditambah Rp 30 triliun (stimulus terbaru),” jelasnya.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan dilakukan setiap bulan melalui Kementerian Sosial kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lewat program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 30 triliun untuk program ini berasal dari hasil efisiensi anggaran pemerintah. Efisiensi tersebut dilakukan dengan memangkas pos belanja yang dinilai kurang produktif, sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan yang lebih memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Hasil evaluasi anggaran pada akhir tahun menunjukkan adanya ruang fiskal yang cukup besar, yang kemudian digunakan untuk memperkuat program bantuan sosial ini.

“Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun” jelasnya.

Lalu bantuan pangan 10 kg beras untuk 18,3 juta KPM, diskon sebagian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 731 ribu pekerja informal seperti pengemudi ojol, sopir, kurir, dan logistik.

Program lain mencakup manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan, berupa relaksasi bunga kredit KPR, apartemen, maupun rumah tapak. Pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai atau cash for work yang akan menyerap lebih dari 609 ribu tenaga kerja pada periode September-Desember 2025.

Program ketujuh adalah percepatan deregulasi tata ruang melalui integrasi RDTR digital ke sistem Online Single Submission (OSS). Terakhir, pemerintah meluncurkan program perkotaan berbasis gig economy dengan pilot project di Jakarta.