Oleh: Dr. Bahtiar Maddatuang, S.E, M.Si, CPHCM (Rektor AMKOP Makassar 2014–2024, Tenaga Ahli Kemenkop RI)

Konotasi–Rencana Koperasi telah lama menjadi perwujudan semangat gotong royong dalam struktur ekonomi rakyat Indonesia. Lebih dari sekadar tempat bertransaksi, koperasi adalah wadah penting bagi masyarakat untuk mempraktikkan nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab bersama, dan kemandirian ekonomi.

Namun, laju deras ekonomi modern yang didominasi kecepatan dan digitalisasi menuntut wajah baru pada koperasi. Semangat kebersamaan saja tidak lagi cukup untuk menjamin keberlanjutan. Koperasi kini harus berevolusi menjadi institusi ekonomi yang menjunjung efisiensi, transparansi, dan daya saing global.

Menanggapi tantangan ini, pemerintah meluncurkan inisiatif strategis melalui Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Program ambisius ini menargetkan pendirian 80 ribu koperasi di tingkat desa dan kelurahan di seluruh negeri, menjadikannya fondasi baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan.

Esensi KDKMP berpusat pada upaya konkret membangkitkan kekuatan ekonomi dari basis desa. Gerakan ini dirancang untuk tumbuh dari akar masyarakat, bukan sekadar instruksi dari pusat. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penggerak potensi ekonomi lokal, mencakup sektor pertanian, peternakan, usaha perdagangan kecil, hingga pengembangan industri kreatif dan digital.

Program ini diperkuat oleh dukungan penuh melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Koperasi yang lahir dari program ini diyakini akan menjadi mesin ekonomi lokal yang vital, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang layak, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan.

Untuk mengelola skala sebesar KDKMP, dibutuhkan mekanisme pengendalian yang handal. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM RI membentuk Project Management Office (PMO) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. PMO bertindak sebagai pusat komando yang memastikan ritme perencanaan, eksekusi, dan pengawasan program berjalan terstruktur dan terukur. Fungsi utama PMO meliputi penyelarasan kebijakan, integrasi basis data, pengelolaan anggaran, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di tingkat daerah.