Konotasi-Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah bersama TNI telah melakukan pemblokiran di wilayah Bangka Belitung (Babel) untuk mengawasi seluruh aktivitas keluar-masuk pertambangan timah.

Langkah ini diambil guna menekan maraknya penambangan ilegal yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Prabowo menjelaskan, berdasarkan laporan, terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Babel yang membuat Indonesia kehilangan hingga 80 persen produksi timah nasional akibat praktik ilegal dan penyelundupan.

Ia menegaskan bahwa aktivitas tersebut harus segera dihentikan demi menjaga kekayaan alam strategis Indonesia, yang merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.

Untuk menindaklanjuti langkah pengamanan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah kini tengah menggelar program pelatihan militer menggunakan kapal perang di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penertiban aktivitas pertambangan timah ilegal berjalan efektif dan terkendali.

“Saya membuat program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat terbang, helikopter, dan drone, dan kami memblokir kedua pulau tersebut. Tidak ada kapal yang boleh masuk atau keluar tanpa kami tahu apa yang ada di dalamnya,” ungkap Prabowo.

Dia juga bercerita adanya sebuah kapal sampan yang membawa berpeti-peti batangan timah dan logam tanah jarang, yang berhasil di sita.

“Kami menghitung dari operasi ini kami menyelamatkan negara sekitar beberapa miliar dolar, jadi tahun depan produksi timah diharapkan bisa kembali ke posisi semula. Dan seharusnya bisa mendapatkan tiga atau empat kali lipat pendapatan dari tahun lalu,” katanya.

Selain itu Prabowo juga menerima laporan yang juga merupakan masalah dari pemerintahan sebelumnya, yakni persoalan kebun sawit ilegal. Menurutnya ada 5 juta hektare lahan sawah yang melanggar hukum.

“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, BPKP untuk melakukan investigasi, jika ada pelanggaran hukum cabut konsesinya,” tegas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal yang sebelumnya melanggar hukum. Namun, ia mengakui masih ada dua perusahaan perkebunan besar yang belum dapat ditindak meskipun sudah ada putusan dari Mahkamah Agung.

“Saya bilang laksanakan. Eksekusi. dia bilang ‘pak ini dan itu’. Saya jawab ‘lho kenapa takut’. Saya perintahkan TNI untuk mendampingi Kejaksaan Agung dan auditor negara lindungi mereka masuk ke lokasi, dan lakukan penyitaan. 100 ribu hektare kita ambil alih dan tidak ada masalah,” katanya.

Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus menegakkan hukum dan memulihkan aset-aset negara yang disalahgunakan, sebagai bagian dari upaya menjaga sumber daya nasional agar tidak terus dirugikan oleh praktik ilegal.