Konotasi–Pemerintah Kabupaten Gowa mencatat penurunan signifikan pada angka prevalensi stunting dalam tiga tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 prevalensi stunting berada di angka 33 persen, kemudian menurun menjadi 21,1 persen pada tahun 2023, dan kembali turun hingga mencapai 17 persen pada tahun 2024.

Meskipun capaian tersebut menunjukkan tren perbaikan yang kuat, pemerintah daerah menegaskan bahwa penanganan stunting tetap menjadi program prioritas, khususnya melalui penguatan kerja sama lintas sektor.

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Gowa, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk terus menurunkan angka stunting. Ia menekankan bahwa penanganan stunting merupakan agenda strategis karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Menurutnya, stunting tidak hanya terkait pada hambatan pertumbuhan fisik, namun juga berpengaruh terhadap kemampuan belajar serta tingkat produktivitas anak di masa depan. Oleh sebab itu, seluruh upaya percepatan penanganannya harus dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“TPPS telah bekerja mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan untuk memastikan seluruh intervensi berjalan terpadu dan tepat sasaran.” ujar Wabup Darmawangsyah

Wakil Bupati menjelaskan bahwa capaian penurunan angka stunting dalam tiga tahun terakhir turut mengantarkan pemerintah daerah meraih penghargaan sebagai wilayah dengan prevalensi stunting terendah di Sulawesi Selatan. Selain itu, pemerintah daerah juga menerima penghargaan tingkat nasional atas kinerja percepatan penurunan stunting, yang kemudian memberikan kontribusi pada perolehan Dana Insentif Fiskal tahun 2025.

Ke depan, penguatan kolaboratif akan terus ditingkatkan melalui intervensi lintas sektor. Salah satu langkah strategis ialah optimalisasi Gerakan Orang Tua Asuh yang melibatkan sektor perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara, lembaga filantropi seperti Dompet Dhuafa, organisasi keagamaan seperti Badan Amil Zakat Nasional, unsur TNI-Polri, pelaku usaha, serta berbagai donatur lainnya. Program ini fokus memberikan dukungan kepada keluarga berisiko melalui penyediaan pangan bergizi, edukasi, serta pendampingan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah, Puskesmas, dan Balai Penyuluh Keluarga Berencana untuk memastikan pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar dapat berjalan lebih terarah dan efektif.

“Kami meminta agar seluruh TPPS menjaga soliditas dan memastikan intervensi berbasis data serta tepat sasaran. Ia juga mendorong perbankan, lembaga sosial dan dunia usaha memperluas peran dalam percepatan penurunan stunting.” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Gowa, Sofyan Daud menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan agenda rutin yang bertujuan menyelaraskan sekaligus mengendalikan seluruh program percepatan penurunan stunting. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari perwakilan PKK kecamatan, organisasi Dharma Wanita, para Kepala Puskesmas, UPTD Balai Penyuluh KB, operator layanan KB, hingga mitra perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara, lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional, serta unsur Polri dan TNI.

“Rakor ini bertujuan merumuskan strategi, mengatasi kendala, memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengoptimalkan pelaksanaan program di lapangan agar target penurunan stunting dapat tercapai.” terangnya.

Sofyan menambahkan bahwa tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sejauh ini berjalan efektif berkat dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat lapangan. TPK yang terdiri atas bidan, kader PKK, dan kader KB berperan sebagai ujung tombak dalam pendistribusian serta pengawasan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah Darmawangsyah, bersama para camat dan Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Gowa, yang menunjukkan komitmen kuat lintas pemangku kepentingan dalam memperkuat percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut.