Konotasi–Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh jajarannya untuk mengawal pelaksanaan strategi program serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Zakaria Ali menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 tidak boleh terjebak pada rutinitas administratif. Ia menekankan perlunya kegiatan inovatif dan inovasi yang tidak hanya fokus pada rapat maupun perjalanan dinas, tetapi terfokus pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU dan IKP) serta dampak luas di lapangan.

Safrizal menyatakan setiap kegiatan harus didasarkan pada data dan bukti empiris. Menurutnya, fokus utama Ditjen Bina Adwil ke depan adalah aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin.

Salah satu perhatian utama yang dikemukakan Safrizal adalah peran aktif Ditjen Bina Adwil dalam sub-urusan kebencanaan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus menyatukan dan mengoordinasikan langkah-langkah tanggap darurat serta pemulihan bencana, khususnya di wilayah Aceh.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Safrizal ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penugasan tersebut menuntut penyesuaian postur anggaran dan rencana kerja Ditjen Bina Adwil tahun 2026 guna mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak.

Salah satu fokus strategi yang tengah dikawal adalah penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yang ditargetkan rampung pada Maret 2026. Di tengah agenda anggaran awal tahun, Safrizal tetap menjaga dan mengoordinasikan langkah-langkah darurat serta pemulihan di daerah tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Adwil Sri Purwaningsih menjelaskan bahwa pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp362,03 miliar. Namun, terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp54,4 miliar untuk mendukung prioritas direktif Presiden, sehingga halaman efektif yang dikelola menjadi Rp307,53 miliar.

Meski terjadi penyesuaian anggaran, Ditjen Bina Adwil tetap optimis mampu menjaga kinerja tinggi. Hal ini didukung oleh capaian realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai 99,45 persen dari pagu efektif per 14 Januari 2026.

Safrizal kembali menegaskan bahwa Ditjen Bina Adwil memegang peran strategis sebagai penggerak utama urusan pemerintahan di bidang pelayanan dasar. Sesuai mandat regulasi, fungsi pembinaan yang dijalankan meliputi penyelenggaraan administrasi kewilayahan, persetujuan umum dan pelindungan masyarakat, serta penguatan hubungan pusat dan daerah.

Ia berharap seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Adwil dapat segera mempercepat pelaksanaan paket pekerjaan dan proses pengadaan barang dan jasa sejak anggaran awal tahun, guna menghindari aktivitas menjelang akhir tahun.