Konotasi–Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan keyakinannya bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu program dengan tingkat penyerapan anggaran tercepat pada kuartal pertama tahun 2026.

Optimisme tersebut didasarkan pada keberlangsungan pelaksanaan program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang tetap berjalan meskipun sekolah memasuki masa libur panjang.

Purbaya menilai MBG telah lebih dahulu merealisasikan belanja dibandingkan program lain. Ia menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis. Menurutnya, program MBG telah melakukan pengeluaran anggaran dalam jumlah besar dan telah berjalan secara aktif.

Secara umum, program MBG tetap dilaksanakan selama libur sekolah guna memastikan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Meski demikian, BGN sempat menghentikan sementara operasional program pada awal Januari 2026 untuk keperluan evaluasi internal.

Seiring berakhirnya masa liburan akhir tahun, BGN diperkirakan kembali melanjutkan pembelanjaan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program MBG. Purbaya pun menegaskan keyakinannya bahwa program tersebut telah lebih dahulu merealisasikan belanja karena aktivitas sekolah kembali berjalan.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan bahwa hingga 31 Desember 2025, Program MBG telah menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun atau setara dengan 72,5 persen dari total pagu Rp71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025.

Thomas menjelaskan bahwa manfaat langsung yang telah diterima masyarakat mencapai Rp43,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.

Dari sisi cakupan penerima manfaat, Program MBG telah menjangkau 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima yang tersebar di 38 provinsi.

Selain itu, program ini juga melibatkan pelaku usaha secara luas. Hingga akhir 2025, MBG telah dilaksanakan oleh 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia dan menyerap tenaga kerja sebanyak 789.319 orang.

Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp335 triliun guna melanjutkan Program MBG. Dari jumlah tersebut, belanja yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga, khususnya Badan Gizi Nasional, sebesar Rp268 triliun, sementara Rp67 triliun atau sekitar 20 persen dari total anggaran dicadangkan.

Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sebesar 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan pada program pemenuhan gizi nasional. Sementara itu, 4,6 persen atau sekitar Rp12,4 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen.

Jika dilihat berdasarkan fungsi anggaran, sekitar 83,4 persen dialokasikan untuk fungsi pendidikan senilai Rp223,5 triliun, 9,2 persen untuk fungsi kesehatan sebesar Rp24,7 triliun, dan 7,4 persen untuk fungsi ekonomi senilai Rp19,7 triliun.

Dari sisi jenis belanja, anggaran MBG didominasi oleh belanja barang sebesar 97,7 persen, diikuti belanja pegawai sebesar 1,4 persen, dan belanja modal sebesar 0,9 persen.

Dadan menambahkan bahwa apabila diklasifikasikan berdasarkan belanja operasional dan non-operasional, sebesar 2,9 persen anggaran termasuk belanja operasional, sementara 97,1 persen merupakan belanja non-operasional.