Konotasi-Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap pola pembayaran kompensasi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan kedua perusahaan BUMN tersebut terhadap sumber pembiayaan berbasis utang.

Menurut Purbaya, sistem kompensasi energi yang selama ini berjalan kerap menimbulkan tekanan pada arus kas PLN dan Pertamina. Akibatnya, keduanya sering kali harus menutup kebutuhan pendanaan operasional melalui pinjaman jangka pendek.

“Kami ingin mengubah mekanisme agar pembayaran kompensasi dilakukan secara lebih cepat dan terukur sehingga mereka tidak lagi harus menambah utang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perubahan pola pembayaran ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional. Pemerintah juga berupaya memastikan agar skema baru ini tetap sejalan dengan kebijakan subsidi energi yang pro-rakyat dan tidak membebani APBN secara berlebihan.

Selain itu, Purbaya menilai kebijakan baru ini akan memberikan efek positif terhadap kinerja keuangan dan efisiensi operasional kedua perusahaan.
Dengan likuiditas yang lebih stabil, PLN dan Pertamina diharapkan dapat lebih fokus pada peningkatan layanan serta percepatan proyek strategis nasional di sektor energi.

Pemerintah menargetkan penyesuaian mekanisme pembayaran kompensasi dapat mulai diterapkan secara bertahap pada tahun anggaran mendatang.

Purbaya optimistis, langkah ini akan memperkuat fondasi keuangan BUMN energi sekaligus memperbaiki tata kelola fiskal di sektor strategis tersebut.