Konotasi–Purbaya Yudhi Sadewa selaku Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan rencana perbaikan terhadap sistem Coretax Administration System guna menekan praktik perjokian dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak yang belakangan ramai ditawarkan melalui media sosial.

Ia menjelaskan bahwa kemunculan jasa joki tersebut terjadi karena adanya celah dalam sistem perpajakan yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Purbaya, dalam perspektif ekonomi, ketika terdapat peluang dalam suatu sistem, maka akan ada pihak yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan pembenahan pada sistem Coretax agar ke depan wajib pajak dapat menggunakannya secara mandiri tanpa memerlukan perantara.

Ia juga mengungkapkan bahwa desain awal sistem tersebut memiliki sejumlah kekurangan yang menyebabkan platform tersebut kurang ramah bagi pengguna umum. Kondisi ini pada akhirnya membuka ruang bagi munculnya pihak ketiga atau joki yang bertindak sebagai penghubung antara pengguna dengan layanan perpajakan berbasis web tersebut.

Purbaya menilai bahwa sistem Coretax tampaknya dirancang dengan mekanisme yang cukup kompleks sehingga tidak mudah dioperasikan oleh masyarakat awam. Hal ini kemudian memunculkan layanan tambahan berupa joki atau perangkat lunak penghubung yang memfasilitasi pengguna dalam mengakses sistem tersebut.

Meski demikian, ia mengakui bahwa proses perbaikan sistem tidak dapat dilakukan secara cepat karena waktu yang tersedia relatif terbatas. Terlebih lagi, ia baru mengetahui secara rinci persoalan tersebut dalam waktu kurang dari satu bulan terakhir.

Fenomena jasa joki Coretax sendiri kini banyak ditemukan di berbagai platform media sosial. Sejumlah akun di aplikasi Threads secara terbuka menawarkan layanan pelaporan SPT tahunan dengan tarif yang relatif terjangkau.

Biasanya, jasa tersebut ditujukan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami atau mengoperasikan sistem Coretax secara mandiri.

Sementara itu, data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hingga 5 April 2025 jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 17.710.824 pengguna.

Dari total tersebut, sebanyak 16.643.707 merupakan wajib pajak orang pribadi, 976.261 wajib pajak badan usaha, 90.629 berasal dari instansi pemerintah, serta 227 pengguna merupakan pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).