Konotasi–Baru-baru ini nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia jadi sorotan usai banyak dikritik terkait kebijakannya yang sempat melarang pengecer seperti warung-warung menjual gas elpiji subsidi 3 kg.

Karena kebijakannya itu, banyak masyarakat di beberapa daerah kesulitan mendapatkan gas melon. Fenomena antrean mengular pun terjadi di banyak pangkalan gas elpiji.

Buntut polemik tersebut, saat ini santer diisukan namanya menjadi Menteri yang kuat untuk diresuffle dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. – Kabar Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan reshuffle para menterinya semakin menguat.

Hal itu disampaikan dalam pidato puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), Prabowo memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar.

Lantas siapa Bahlil Lahadalia, Menteri di Dua Era Presiden Ini?

Bahlil sendiri merupakan menteri Kabinet Merah Putih yang berasal dari kalangan pengusaha. Selain sebagai Menteri ESDM, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Mengutip laman Kompaspedia Harian Kompas, Senin (10/2/2025), Bahlil Lahadilia lahir di Banda, Maluku pada 7 Agustus 1976. Ia anak kedua dari delapan bersaudara pasangan Lahadalia dan Nurdjani.

Leluhur ayah Lahadalia berasal dari Sulawesi Tenggara. Mereka merantau ke Kepulauan Banda, Maluku Tengah. Sedangkan ibunya, Nurdjani berasal dari Banda Neira, salah satu pulau di Kepulauan Banda, Maluku Tengah, Maluku.

Bahlil kecil menghabiskan masa sekolah dasar hingga pendidikan tinggi di wilayah timur. Ia menempuh sekolah dasar di SD Negeri 1 Seram Timur, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah pertama di SMP Negeri 1 Seram Timur, Maluku.

Kemudian keluarganya pindah ke Fak-Fak, Papua Barat. Bahlil kemudian melanjutkan pendidikan di SMEA YAPIS Fakfak, Papua Barat. Lulus SMEA Bahlil berangkat ke Jayapura dan tinggal di asrama orang Fakfak.

Di Jayapura, Bahlil mendaftar di Akademi Keuangan dan Perbankan (Akubank) kini menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Port Numbay. Ia membiayai sendiri kuliahnya dengan menjadi sopir angkot. Ia juga menjadi kuli angkut dan kuli dorong di pasar.

Di kampus ia aktif berorganisasi, pada semester lima Bahlil terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa di era reformasi. Ia pernah terjun menjadi aktivis gerakan reformasi 1997-1998. Ia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mengantarkannya ke posisi puncak sebagai Bendahara Umum PB HMI.

Namanya mulai sering wara-wiri di media massa nasional setelah menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2015-2019. Saat menjabat sebagai Ketua Hipmi itulah, jejaringnya semakin meluas. Saat itu pula ia mulai berkecimpungan di perpolitikan nasional.

Bahlil dan Jejak Politik: Pengusaha Loncat Politisi

Karier politik Bahlil dimulai melalui Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Ia bergabung dengan HIPMI pada 2003 dan terus meniti karier hingga menjadi Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Papua. Puncaknya, ia menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2015-2019.

Keberhasilan di HIPMI membuka jalan bagi Bahlil masuk ke pemerintahan. Pada Oktober 2019, ia diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Posisi ini kemudian berkembang menjadi Menteri Investasi pada Juni 2021, ketika Kementerian Investasi pertama kali dibentuk.

Sejak lama, Bahlil dikenal sebagai orang dekat Joko Widodo (Jokowi). Pada Pilpres 2019, Bahlil yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua HIPMI, bahkan memilih mendukung Jokowi ketimbang rekannya di HIPMI, Sandiaga Uno yang berpadangan dengan Prabowo Subianto.

Bahlil bersama rekan-rekannya mendirikan kelompok relawan untuk mendukung duet Joko Widodo -KH Ma’ruf Amin. Namanya Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas).

Pendirian Repnas oleh Bahlil yang juga Direktur Penggalangan anak Muda Milenial dan Kepemudaan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf bertujuan untuk menangkal hoaks sekaligus pertanyaan-pertanyaan soal ekonomi, terutama dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bahlil bukan orang asing bagi Jokowi. Sebagai Ketua Hipmi, Bahlil kerap bertemu Presiden Jokowi. Bahkan saat acara buka puasa HIPMI pada 26 Mei 2019, Jokowi meminta agar jajaran HIPMI tidak perlu kaget jika Bahlil nantinya terpilih menjadi seorang menteri.

Akhirnya Bahlil Lahadalia betul-betul masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo mempercayainya untuk menduduki jabatan Kepala BKPM yang juga setingkat menteri.

Pada Pilpres 2024, Bahlil Lahadalia menjadi tim sukses pemenangan Prabowo-Gibran. Prabowo yang memenangi Pilpres kemudian menunjuk Bahlil sebagai Menteri ESDM.

Jejak Langkah Bahlil Akomodir Kepentingan Tambang di Istana

Sidang kasus korupsi suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK) mencapai titik baru. Dalam laporan Jaringan Aktivis Tambang (Jatam) sebagaimana dilansir Konotasi, Senin (10/2) berbagai nama pengusaha tambang yang dipanggil untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus korupsi AGK, yang sebagian telah ditetapkan sebagai tersangka, terafiliasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Nama yang terkoneksi dengan Bahlil adalah Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Hasyim Daeng Barang. Untuk menjadi catatan, Bahlil adalah mantan Menteri Investasi/BKPM sejak 2021 yang baru dilantik menjadi Menteri ESDM untuk menggantikan Arifin Tasrif pada 19 Agustus 2024. Sementara itu, Hasyim Daeng Barang menjabat sebagai Direktur Hilirisasi Minerba BKPM sejak Juni 2022 ketika Bahlil masih menjabat sebagai orang nomor satu di BKPM.

Nama lainnya yang terafiliasi dengan Bahlil, meskipun belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus AGK adalah Tressye Kainama. Tressye menjadi salah satu simpul yang menghubungkan banyak nama pengusaha dan perusahaan dengan Bahlil. Menurut penelusuran JATAM, Tressye merupakan Direktur PT Meta Mineral Pradana, perusahaan tambang milik Bahlil Lahadalia. Saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Bersama Papua Unggul sebesar 90%. Bahlil tercatat memiliki saham sebesar 90% di perusahaan tersebut.

Selain itu, ada nama Direktur PT Sala Dipta Anargya yang dikomandoi Muhammad Mathori. Perusahaan ini terhubung dengan Bahlil secara tidak langsung melalui Setyo Mardanus yang memiliki jejak di PT Karya Bersama Mineral sebagai direktur dan pemilik saham. Mathori diperiksa oleh KPK pada 15 Juni 2024 bersama-sama dengan Muhammad Thariq Kasuba, anak sulung AGK, dalam dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Nama lainnya adalah Helmy Djen yang diperiksa KPK pada 15 Juli 2024 sebagai saksi dugaan pidana pencucian uang. Ia terhubung dengan Bahlil melalui tiga perusahaan sekaligus, yaitu PT Duta Halmahera Lestari, PT Duta Halmahera Mineral, dan PT Berkarya Bersama Mineral.

Di dalam laporan JATAM sebagaimana dilansir Konotasi terungkap pula afiliasi terang-terangan para pengusaha tambang di Maluku Utara dengan partai, di antaranya Partai Golkar dan Partai Gerindra. Dengan terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar ke-XI yang berlangsung pada 20-21 Agustus 2024 dan berkuasanya Gerindra sebagai partai yang menjadi ‘rumah’ bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto, praktik tranksasional politik akan berlangsung subur.

Raja Jawa: Gandeng Tangan Antara Bahlil dan Jokowi

Bahlil Lahadalia sempat bicara soal ‘Raja Jawa’ di Munas Golkar, pernyataan ini kemudian viral. Sayangnya, Bahlil tak menyebut siapa sosok Raja Jawa yang ia maksud. Teka-teki soal Raja Jawa kini jadi gunjingan politik, siapakah dia?

Bahlil melempar candaan soal ‘Raja Jawa’ sejurus setelah ia menegaskan sikap Golkar mendukung penuh pemerintahan dengan lebih paten lagi. Dia mewanti-wanti para kader agar tak bermain-main dengan Raja Jawa itu.

“Soalnya, Raja Jawa ini, kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu,” kata Bahlil dalam Munas Golkar XI yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024) yang lalu.

Belakangan ini santer disebutkan bahwa Raja Jawa adalah Presiden ke7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo. Lantas apakah benar isu tersebut?

Menguji Kelakar Bahlil

Siapa orang yang berhak mendapat gelar raja dan bagaimana seseorang mendapatkannya? Ken Arok mendapatkan gelar raja setelah mengaku bahwa ia adalah titisan Dewa Brahma; Raden Wijaya mendapat gelar raja setelah menerima pulung di puncak Penanggungan; Raden Patah mendapat gelar raja setelah mendapat legitimasi dari Walisanga; Panembahan Senopati mendapat gelar raja setelah bersenggama dan mendapat wahyu keprabon dari dasar gua garba Nyi Rara Kidul.

Tidak cukup dengan itu, Sultan Agung mendapat gelar raja sekaligus keagungannya setelah menaklukkan seluruh Jawa. Amangkurat anaknya, mendapat gelar raja setelah membunuh 5000-8000 ulama beserta oposisinya yang berseberangan pendapat dengannya. Amangkurat II mendapat gelar raja setelah menghisap cahaya putih dari ujung penis ayahnya, serta dikoronasi oleh VOC di pantai Jawa Utara. Kisah-kisah ini membuktikan bahwa tidak ada raja dalam sejarah Jawa yang melihat Astabrata sebagai acuan. Barangkali Astabrata adalah wujud ideal selayaknya raja di Jawa yang hanya sebatas ide.

Setelah segelintir perjalanan di atas, lalu bagaimana dengan Jokowi? Pada dasarnya adalah siklus. Sejak kolonialisme eksternal (Eropa) menjajah Kepulauan Indonesia, muncul mekanisme-mekanisme kolonialisme internal. Mekanisme ini menjadi kutil yang menggerogoti dan melakukan bunuh diri kebangsaan. Siklus kuasa ini terpelihara hingga masa pascakolonial. Dimana kekuasaan pascakolonial juga menjadi penerus gerak laku kolonialisme internal. Dalam kasus spesifiknya, Sukarno dan Suharto sebagai Jawa melakukan laku yang serupa dengan apa yang kolonialisme ekternal-internal lakukan kepada daerah-daerah pinggiran. Jika kolonialisme Eropa menganggap daerah pinggiran non-Jawa sebagai terra incognita, maka penguasa pascakolonial melihatnya serupa. Terra incognita itu perlu diberadabkan dan lalu dieksploitasi.

Sebagai pewaris kekuasaan (meski melalui “demokrasi”), Jokowi memiliki tendensi atau bahkan telah menjadi neo-kolonialisme internal. Seperti apa yang telah kerajaan lama lakukan dan apa yang Sukarno-Soeharto lakukan. Setelah apa yang Jokowi lakukan dengan mengobok-ngobok trias politica, Jokowi sepertinya sedang bermain catur untuk menjadikannya sebagai raja yang memiliki kuasa absolut. Meski tak sampai mewujudkan situasi monarki kontra aristokrasi laiknya Soeharto. Namun dari gerik lakunya sudahlah pasti mewujudkan dalam bentuknya yang baru. Bahkan jika perlu dengan menjadikan dirinya sebagai hukum itu sendiri.

Jokowi sebagai raja tentunya berbeda dengan raja-raja Jawa pada umumnya. Jokowi bukanlah raja Solo dengan gelar Pakubuwana. Jokowi sudah pasti bukan raja Jogja. Jokowi juga bukan pula raja Jawa, Jawa secara spasial. Tapi sudah pasti Jokowi adalah raja Jawa, Jawa secara konsep. Laiknya Sultan Agung, Jokowi telah menyatukan “Jawa” di bawah supremasinya.

Bertandang ke Karo, Karo adalah “Jawa”. Berkunjung ke NTT, NTT adalah “Jawa”. Membuat IKN, IKN adalah “Jawa”. Laiknya Amangkurat, oposisinya adalah orang yang tak setuju anaknya naik dampar kedaton. Laiknya Pakubuwana II, sabdanya bukan sabda pandhita ratu, melainkan veni, vidi, hipokrisi.

Barangkali atau barang pasti, gelar “raja Jawa” pada Jokowi adalah akibat dari adaptasi konsep raja Jawa di masa yang lalu, lalu lahir dengan bentuknya yang baru.

Bahlil Tembok Kokoh Jokowi, Satu Badan dan Satu Intruksi

Ekonom, Anthony Budiawan, menduga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia diam-diam pasang badan untuk melindungi mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dari sorotan publik, salah satunya soal kasus pagar makan lautan.

Dugaan Anthony yang juga pengamat politik itu menyusul isu tabung gas elpiji 3 kilogram yang tiba-tiba muncul di permukaan publik.

“Patut diduga, kebijakan gas elpiji 3 kg yang menyengsarakan rakyat ini untuk pengalihan isu sertifikat laut ilegal, yang sudah membuat panik Jokowi dan kroninya,” kata Anthony kepada Monitorindonesia.com dikutip Konotasi, Senin (10/2/2025).

Bahlil adalah orang yang dekat dengan Jokowi. Sementara, Jokowi terus dikaitkan dengan kasus pagar laut. Ia bahkan masuk dalam daftar lima pejabat terkorup di dunia versi OCCRP.

Menurut Anthony, menteri-menteri titipan Jokowi bukan hanya menjadi duri dalam pemerintahan Presiden Prabowo, tapi juga banyak menghabiskan energi untuk hal yang sangat tidak produktif.

“Oleh karena itu, Prabowo sebaiknya memberhentikan semua menteri Jokowi,” jelasnya.

Dia menilai kebijakan Bahlil terkait gas elpiji 3 kilogram dirancang untuk mendiskreditkan Prabowo. “Untuk kepentingan Gibran. Kemungkinan besar Jokowi yang mengatur,” ungkap Anthony.

Maka dari itu, tegas dia, agar roda pemerintahan Prabowo bisa berjalan sesuai dengan visi dan misinya, orang-orang Jokowi harus disingkirkan sesegera mungkin.

“Bahlil, dan orang-orang Jokowi lainnya seharusnya tidak boleh lagi dipakai oleh Prabowo.Mereka menjadi menteri atas jasa Jokowi yang minta ke Prabowo,” katanya.

Senada dengan itu, Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam mengatakan, menutup kemungkinan pula Bahlil diperintah oleh elite yang selama ini disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengannya, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Bisa jadi ada masukan dari Presiden Jokowi yang memang ada kesengajaan untuk mengacaukan keadaan,” jelasnya dikutip Konotasi dari Rmol, Senin (10/2/2025).

“Bisa jadi jokowi sedang cek ombak menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Bahlil dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak populis bagi Prabowo,” demikian Anam.

Selain itu, dalam kesempatan beberapa waktu lalu, Bahlil sempat membela Jokowi terhadap isu perpanjangan jabatan presiden. Bahlil menjelaskan, usulan untuk memperpanjang masa jabatan atau penundaan penyelenggaraan Pilpres 2024 itu berasal dari dirinya.

Hal itu setelah melihat situasi perekonomian yang terhantam akibat adanya pandemi Covid-19. Bahlil mengaku sempat bertemu dengan sejumlah pengusaha. Lalu, dibuat skema dan muncul opsi penundaan pilpres.

“Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset ke Jokowi dong. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya, untuk negara gitu,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (21/12/2024) lalu dikutip Konotasi dari Kompas.

Bahlil Era Kabinet Merah Putih: Keyakinan Atas Komitmen

Bahlil Lahadalia menyatakan Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai lainnya yang berada di dalam koalisi, untuk mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah.

“Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas dari kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025)

Menurut dia, hal itu merupakan konsekuensi karena partai berlambang pohon beringin itu sepakat untuk mendukung pemerintah. Selain 102 anggota Fraksi Golkar di DPR RI dan kader yang ada di Kabinet Merah Putih, dukungan itu juga harus dilakukan setiap kader di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Keberhasilan pemerintahan ke depan juga merupakan keberhasilan Partai Golkar, dan kalau ada yang kurang dalam pemerintahan ke depan itu juga bagian daripada kekurangan Partai Golkar,” kata Bahlil.

Dia mengatakan dukungan kepada pemerintah tidak cukup jika hanya dilakukan dengan ‘omon-omon’. Menurut dia, kader Golkar harus menjadi lokomotif untuk mewujudkan program pemerintah.

“Jadi kita nggak bisa hanya dukung-dukung, kalau ada masalah pun lari, itu nggak bisa. Golkar itu harus mencerminkan antara perkataan dan perbuatan harus sama dalam memberikan dukungan kepada pemerintah,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo