Konotasi-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegur Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang karena rendahnya realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Banten.

Dalam rapat evaluasi nasional Program Sejuta Rumah di Jakarta, Jumat (18/10/2025), Basuki menyebut bahwa realisasi penyaluran KPR subsidi di Jawa Timur baru mencapai 48 persen dari target nasional per Oktober 2025. Angka ini jauh di bawah Provinsi Banten yang telah menembus 85 persen realisasi dengan serapan tertinggi untuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami melihat masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang di Jawa Timur, terutama di Kota Malang. Padahal, potensi permintaan rumah bersubsidi di wilayah tersebut cukup tinggi,” ujar Basuki dalam keterangannya.

Ia menegaskan, program KPR subsidi merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan nasional yang hingga kini masih mencapai lebih dari 12 juta unit rumah. Karena itu, setiap daerah diharapkan mempercepat proses perizinan dan memperkuat sinergi dengan Bank BTN serta BP Tapera selaku pelaksana program.

Selain persoalan koordinasi, rendahnya serapan KPR subsidi di Jawa Timur juga disebabkan oleh lambatnya penyediaan lahan siap bangun (ready-to-build land) dan masih banyaknya proyek perumahan yang terkendala izin teknis dari pemerintah kota/kabupaten.

Basuki meminta Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Malang segera melakukan evaluasi internal agar tidak menghambat pencapaian target Program Sejuta Rumah Tahun 2025.

“Kalau Banten bisa, tentu Jawa Timur juga seharusnya bisa. Tinggal kemauan dan koordinasinya yang perlu diperkuat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Jawa Timur, Suyatno, mengakui adanya keterlambatan dalam penyelesaian sejumlah proyek hunian bersubsidi akibat penyesuaian tata ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Menteri PUPR.

“Kami sudah memetakan ulang lokasi-lokasi prioritas dan akan mempercepat penerbitan izin untuk proyek perumahan MBR, terutama di Malang Raya dan Gresik,” ungkapnya.

Pemerintah pusat menargetkan penyaluran KPR Subsidi mencapai 250 ribu unit secara nasional hingga akhir tahun 2025. Program ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi sektor properti dan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tren penurunan daya beli masyarakat.

“Izin, kami segerakan. Insya Allah minggu depan kami sedang langsung,” jawab Wahyu Hidayat.

Lebih lanjut, Menteri Maruarar menegaskan sosialisasi tersebut dengan mengundang seluruh kontraktor, developer (REI dan APERSI), toko bangunan, serta ribuan UMKM di Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, Maruarar Sirait juga menyoroti program lain yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Selain KUR Perumahan, kementeriannya gencar menggelar program Melawan Rentenir.