Konotasi–Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyampaikan kritik tajam terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi nasional saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menilai terjadi penyimpangan fungsi serius pada Perguruan Tinggi Negeri, terutama yang berstatus badan hukum.

Menurutnya, banyak perguruan tinggi negeri tidak lagi berfokus sebagai pusat pengembangan riset dan ilmu pengetahuan kelas dunia, melainkan cenderung bergerak seperti industri pendidikan massal yang mengejar kuantitas mahasiswa dan pemasukan keuangan. Ia menegaskan bahwa transformasi PTNBH telah bergeser dari orientasi mutu akademik menuju model kuliah massal.

Prof. Didik menyoroti lonjakan penerimaan mahasiswa baru di sejumlah kampus negeri yang dinilai sudah melampaui batas rasional. Ia menyebut beberapa universitas menerima puluhan ribu mahasiswa setiap tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, berkaitan dengan kebutuhan kampus mencari sumber pendanaan mandiri untuk menutup biaya operasional. Dampaknya, perguruan tinggi lebih berperan sebagai penyerap lulusan sekolah menengah dibandingkan penghasil riset dan inovasi.

Ia menilai sulit berharap kampus unggul dalam riset apabila universitas hanya berfungsi sebagai institusi pengajaran yang mengejar pendapatan dari jumlah mahasiswa. Situasi ini turut berdampak pada rendahnya posisi perguruan tinggi Indonesia dalam pemeringkatan global. Hingga kini belum ada universitas Indonesia yang mampu menembus jajaran 100 besar dunia, jauh tertinggal dari kampus-kampus top di Singapura dan Amerika Serikat yang justru menjaga jumlah mahasiswa demi kualitas akademik.

Selain persoalan mutu, Prof. Didik juga menyinggung ketimpangan antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Jumlah mahasiswa yang sangat besar di kampus negeri dinilai menciptakan persaingan yang tidak seimbang sehingga melemahkan perguruan tinggi swasta, termasuk kampus milik organisasi masyarakat besar yang selama ini berperan penting dalam pendidikan nasional. Ia menilai kebijakan negara secara tidak langsung menekan eksistensi kampus masyarakat sipil.

Sebagai solusi, ia mengusulkan pembatasan terencana jumlah mahasiswa strata satu di perguruan tinggi negeri melalui kebijakan kuota nasional agar selektivitas dan mutu tetap terjaga. Kampus negeri didorong kembali berfokus sebagai universitas riset dengan memperkuat program magister, doktoral, dan pascadoktoral. Sementara itu, perguruan tinggi swasta perlu diperkuat melalui insentif fiskal, skema pendanaan bersama, serta kebijakan afirmatif agar mampu bersaing.

Reformasi, lanjutnya, juga harus menyentuh sistem penghargaan bagi dosen dengan menitikberatkan pada publikasi ilmiah dan inovasi paten. Pemerintah didorong membangun klaster riset nasional di sektor strategis seperti energi, pangan, dan teknologi digital sebagai fondasi daya saing jangka panjang.

Prof. Didik memperingatkan bahwa tanpa pembenahan kebijakan, dampaknya akan meluas: perguruan tinggi negeri berisiko menjadi besar namun biasa saja, kampus swasta terancam melemah, dan ekonomi nasional kehilangan motor inovasi. Ia menegaskan persoalan ini bukan hanya isu pendidikan, melainkan menyangkut masa depan daya saing bangsa.