Konotasi–Status  kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang mendadak tidak aktif menjadi keluhan paling dominan warga di Kabupaten Bulukumba pada awal 2026. Masalah tersebut berulang kali muncul dalam agenda reses anggota DPRD Bulukumba di sejumlah titik pertemuan dengan masyarakat.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar, Astati Tajuddin, menyampaikan bahwa ia menerima banyak laporan mengenai kartu JKN yang tidak bisa digunakan saat menggelar temu konstituen di Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kamis malam. Selain persoalan infrastruktur dasar, layanan BPJS Kesehatan disebut menjadi isu yang paling sering dikeluhkan warga dalam pertemuan tersebut.

“Banyak warga mengeluhkan kartu JKN mereka tiba-tiba tidak aktif sehingga tidak bisa digunakan saat membutuhkan layanan kesehatan.” kata Astati, legislator Dapil II Gantarang-Kindang.

Anggota Komisi IV DPRD Bulukumba itu menegaskan seluruh masukan, keluhan, dan aspirasi warga akan dihimpun untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah serta instansi terkait. Menurutnya, reses merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk menyerap sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.

“Semua aspirasi yang disampaikan akan kami kawal agar bisa direalisasikan.” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati Bulukumba, HA Edy Manaf, meminta seluruh fasilitas kesehatan tetap melayani pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional segmen penerima bantuan iuran meskipun status kepesertaannya tercatat tidak aktif di sistem. Permintaan tersebut disampaikan saat kunjungan ke RSUD Andi Sultan Daeng Radja pada Kamis. Ia menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena kendala administrasi, sebab layanan kesehatan adalah hak dasar warga yang wajib dijamin pemerintah.

Keluhan mengenai kartu JKN yang tidak aktif diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan agar pembaruan data serta aktivasi kepesertaan dapat dipercepat sehingga tidak merugikan masyarakat.