Konotasi–Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) turut terkena efisiensi sebagai respons atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Bahkan, nilai efisiensinya mencapai Rp600 miliar.

“Iya DPR pun diberlakukan sama soal anggaran yang harus diefisiensi,” ucap Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dikutip Konotasi dari Inews, Rabu (12/2/2025).

“Sekitar Rp600 miliar (anggaran DPR terkena efisiensi),” sambungnya.

Meski ada efisiensi, kata Indra, DPR telah melakukan penghematan operasional sejak bulan lalu. Salah satunya dengan membatasi listrik, penggunaan air dan telepon.

“Untuk operasional mulai bulan lalu kami sudah buat edaran pembatasan 2 soal listrik di malam hari, pengunaan air dan telepon. Juga pembatasan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sangat penting. Belanja ATK juga dikurangi,” ucap Indra.

Diketahui sebelumnya, Prabowo meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diumumkan pada 22 Januari 2025.

Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada salah satu poin, Prabowo menghitung efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun.

Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.