Konotasi–Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak, terutama dari kalangan kurang mampu, untuk memperoleh pendidikan yang aman dan paksa.

Saat melakukan pemantauan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 45 Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat, Mugiyanto berdialog langsung dengan para siswa. Ia menanyakan tingkat kenyamanan, rasa aman, serta kondisi proses belajar mengajar di lingkungan sekolah.

Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai program pendidikan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan anak-anak dapat tumbuh, belajar, dan mencapai cita-cita tanpa rasa takut. Ia menekankan pentingnya lingkungan sekolah yang aman, sehat, serta menghargai martabat setiap anak.

Dalam kunjungan tersebut, Wamen HAM yang didampingi Kepala Kanwil Kementerian HAM Jawa Tengah Mustafa Beleng beserta jajaran turut meninjau fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas dan kamar asrama.

Mugiyanto menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan untuk memastikan prinsip penghormatan, pelindungan, pemeliharaan, penegakan, dan pemajuan HAM benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Secara umum, hasil pemantauan menunjukkan bahwa penyediaan hak dasar siswa di SRT 45 Kota Semarang berjalan cukup baik, khususnya terkait penyediaan asrama dan konsumsi. Namun demikian, Kementerian HAM memberikan perhatian khusus pada aspek kesehatan karena fasilitas kesehatan dinilai belum optimal dan masih terdapat siswa yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Ia menegaskan bahwa hak atas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hak atas kesehatan. Oleh karena itu, Mugiyanto mendorong adanya kerja sama lintas sektor untuk menyempurnakan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Negara, kata dia, memiliki kewajiban untuk memastikan setiap siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga perlindungan kesehatan yang memadai. Hal tersebut akan menjadi catatan penting untuk segera ditindaklanjuti bersama kementerian dan pemerintah daerah terkait.

Sementara itu, Kepala SRT 45 Kota Semarang, Ridho Irwanto, menyampaikan bahwa sekolah tersebut resmi beroperasi sejak 30 September 2025 dan saat ini menampung 100 siswa, terdiri atas 50 siswa SMA dan 50 siswa SD. Jumlah tersebut mencakup 60 siswa laki-laki dan 40 siswa perempuan yang seluruhnya berasal dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 dan desil 2 di Kota Semarang.

Di sisi lain, pihak sekolah mengakui masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kesulitan menjaring peserta didik yang bersedia bersekolah di Sekolah Rakyat, serta keterbatasan ruang kerja dan asrama calon bagi tenaga pendidik.

Sebagai solusi sementara, manajemen sekolah memanfaatkan ruang perpustakaan dan laboratorium komputer sebagai ruang kerja, serta menerapkan kebijakan yang memprioritaskan penggunaan asrama bagi tenaga pendidik yang berasal dari luar Kota Semarang.