Konotasi–Sekretaris Jenderal DPP IMMIM Prof. Dr. H. Suhufi Abdullah turut hadir dalam pemantauan hilal yang digelar di Makassar pada Selasa, 17 Februari 2026. Kehadirannya menjadi simbol dukungan terhadap pelaksanaan rukyatul hilal sekaligus memperkuat sinergi antara unsur pemerintah dan tokoh keagamaan dalam proses penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah.

Pengamatan dilakukan oleh BMKG Wilayah IV Makassar, namun belum membuahkan hasil. Koordinator Bidang Observasi BMKG Wilayah IV Makassar, Jamroni, menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan astronomis atau hisab, posisi hilal masih berada pada nilai negatif sehingga secara teknis tidak mungkin terlihat.

Menurut Jamroni, data hisab menunjukkan bulan terbenam lebih dahulu dibanding matahari. Kondisi tersebut membuat hilal mustahil teramati, meskipun prosedur rukyah tetap dijalankan sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan rukyah tetap dilakukan sebagai bagian dari proses observasi resmi, walaupun secara ilmiah peluang terlihatnya hilal sangat kecil karena seluruh parameter masih bernilai negatif.

Jamroni juga menekankan bahwa kewenangan penetapan awal Ramadan sepenuhnya berada di tangan pemerintah melalui Kementerian Agama. Hasil pengamatan di daerah akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat nasional. Ia menambahkan bahwa perbedaan metode perhitungan di masyarakat merupakan hal yang dikenal dalam tradisi penentuan kalender Hijriah, termasuk metode yang digunakan oleh Muhammadiyah.

Pemerintah sendiri menjadwalkan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah di Hotel Borobudur Jakarta dengan menghimpun laporan rukyah dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal.