Konotasi–Polemik operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Takalar terus menjadi perhatian publik. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan serta Dinas Kesehatan turun langsung melakukan pengawasan terhadap sejumlah dapur yang diduga belum memenuhi standar pengelolaan limbah dan sanitasi. Langkah ini diambil menyusul laporan masyarakat terkait potensi pencemaran lingkungan.

Pada Rabu, 4 Maret 2026, tim gabungan meninjau dua lokasi dapur SPPG, yakni di Desa Lassang Barat, Kecamatan Polombangkeng Utara, serta di Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Takalar, Rahmawati, menjelaskan bahwa dapur di Lassang Barat telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah, tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar teknis. Pihaknya telah memberikan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan limbah sesuai ketentuan.

Sementara itu, dapur di Sombalabella disebut baru memiliki kolam penampungan sederhana yang menyerupai septic tank. Pengelola berjanji akan melakukan pembenahan sistem pengolahan limbah dalam waktu dekat. DLHP menegaskan kewenangannya masih sebatas pembinaan dan pemberian rekomendasi administratif, dengan rencana peninjauan lanjutan bersama Dinas Kesehatan.

Di sisi lain, LSM Langkoraa HAM Sulsel mendesak Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama program MBG untuk mengambil langkah tegas. Aktivis menilai dapur yang belum memenuhi standar lingkungan dan kesehatan seharusnya dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap kegiatan usaha mengelola limbah secara bertanggung jawab.

Sorotan publik menguat setelah muncul dugaan pembuangan limbah cair langsung ke saluran irigasi tanpa proses pengolahan. Sejumlah petani di Desa Lassang Barat mengaku tanaman padi mereka menguning, layu, bahkan mati. Salah satu perwakilan petani, Chaeril Anwar Daeng Lewa, menyebut sawahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari dapur mengalami perubahan signifikan disertai bau menyengat.

Keluhan serupa juga muncul di wilayah Sombalabella, di mana salah satu dapur disebut beroperasi tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan menyalurkan limbah ke selokan umum. Pejabat fungsional DLHP Takalar, Ardiansyah, menyampaikan bahwa secara administrasi baru dua dapur yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah sesuai standar, yakni SPPG dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kelurahan Bajeng serta SPPG Sinar Rezky di belakang Pasar Sentral Takalar. Ia menegaskan pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif hingga penutupan.

Kepala Dinas Kesehatan Takalar, dr. Hj. Nilai Fauziah, mengungkapkan hingga 20 Februari 2026 terdapat 40 titik SPPG di Takalar, dengan 29 telah beroperasi dan baru 17 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sertifikat tersebut mensyaratkan sistem pengelolaan limbah sesuai standar kesehatan, termasuk keberadaan septic tank atau Instalasi Pengolahan Air Limbah serta tempat sampah tertutup. Limbah cair dilarang dibuang langsung ke saluran umum tanpa proses pengolahan.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Warga Takalar pada prinsipnya mendukung program tersebut karena dinilai membantu pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, mereka menegaskan bahwa pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian petani.

Polemik ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional dalam memastikan seluruh standar lingkungan dan kesehatan dipenuhi sebelum operasional dapur diperluas. Stabilitas program sosial harus berjalan beriringan dengan kepatuhan regulasi agar manfaatnya tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.