Konotasi–Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II, Ismail Bachtiar, menyoroti pelaksanaan program pembentukan Koperasi Merah Putih yang dinilai masih jauh dari prinsip partisipatif dan transparansi.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi, Ismail menyampaikan bahwa di lapangan, pembentukan koperasi kerap dilakukan tanpa melalui musyawarah.

“Pertama ingin kami sampaikan bahwa pembentukan koperasi Merah Putih di bawah masih sangat simpang siur informasinya. Ternyata mohon maaf, ada yang hanya menyetor nama tanpa adanya musyawarah. Ini masih kami temui,” ujarnya, Senin (26/05).

Bahkan, lanjut Ismail, di beberapa wilayah, struktur pengurus koperasi terbentuk secara tiba-tiba tanpa keterlibatan warga.

“Ada yang kami temui juga, hanya kepala desa dan Tuhan yang tahu. Tiba-tiba nama diusulkan, ini ketuanya, ini sekretarisnya, dan ini bendaharanya. Tidak pernah ada musyawarah,” tegasnya.

Ismail juga mendorong agar Kementerian Koperasi dan UKM lebih aktif turun ke lapangan dan tidak hanya menggelar kegiatan di hotel. Ia mengusulkan agar pelibatan perguruan tinggi dan akademi koperasi dihidupkan kembali.

“Dulu ada Akademi Koperasi di Makassar. Saya tahu masih ada beberapa akademi di bawah naungan koperasi yang hari ini tidak lagi dilirik. Padahal akan jauh lebih baik kalau dibentuk sarjana-sarjana koperasi untuk mengawal program Presiden Prabowo ke depan,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya pelibatan ibu-ibu Majelis Taklim dalam struktur koperasi. Menurutnya, kelompok ini sering kali tertinggal dalam arus informasi padahal punya potensi besar.

“Selama ini perputaran informasi di seputaran mereka itu minim. Maka penting untuk melibatkan mereka dalam organisasi koperasi ini,” tutupnya.