Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo Bebas dari Sengketa Tanah

Konotasi-Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan tidak terdapat kasus baru sengketa tanah di tahun pertama periode Pemerintahan Kabinet Merah Putih.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” kata Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Kementerian ATR/BPN berkomitmen memperkuat sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang transparan dan akuntabel guna mencegah munculnya kembali sengketa tanah yang dapat merugikan masyarakat, ujar Nusron.
Ia menambahkan, sebagian besar sengketa pertanahan yang sedang ditangani merupakan kasus lama yang telah berlangsung bertahun-tahun. Karena itu, Kementerian ATR/BPN kini memusatkan perhatian pada percepatan penyelesaian konflik agraria tersebut agar tidak terus berlarut-larut.
“Semua masalah (pertanahan dan tata ruang) yang ada itu adalah masalah residu pada 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu,” katanya.
Dalam upaya menangani persoalan sengketa pertanahan, Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN, sebagai lembaga regulator, perlu memperkuat langkah-langkah pencegahan agar potensi konflik tanah dapat diminimalkan.
Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem pertanahan dan tata ruang yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga celah praktik mafia tanah dapat tertutup sejak awal.
Sebagai catatan, sepanjang tahun 2025, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp9,67 triliun dalam upaya pencegahan tindak pidana di sektor pertanahan. Dari nilai tersebut, sekitar 13 ribu hektare bidang tanah berhasil diamankan dari ancaman penyalahgunaan dan sengketa.
“Mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem di internal. Karena apa? Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri, membuat sistem yang akurat dan akuntabel, supaya sistem kita tidak bisa dibobol dan tidak bisa diakali,” kata Nusron, menegaskan.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































